Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengatakan, terdapat empat pengaduan yang telah memenuhi persyaratan dan dijadwalkan menjalani sidang pada Senin, 23 November 2026.
Salah satu pengaduan mempersoalkan dugaan tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap dokumen pendidikan Gibran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diadukan karena dinilai tidak menjalankan pengawasan secara optimal.
"Ada satu pengaduan yang mengadukan KPU, Bawaslu, karena dianggap tidak melakukan pengawasan secara baik di proses itu. Sementara KPU dianggap satu, tidak melakukan verifikasi faktual terhadap syarat-syarat calon, utamanya ijazah," kata Heddy dalam diskusi media di Jakarta Pusat, Kamis, 19 November 2026.
Selain persoalan verifikasi ijazah, pengaduan lainnya turut menyinggung dugaan penyisipan ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU). Salah satu ketentuan yang dipersoalkan yakni Pasal 18 PKPU 19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Heddy mengatakan, seluruh materi pengaduan akan dibuka dan diperiksa dalam persidangan. DKPP juga akan memberikan kesempatan kepada pengadu untuk menyampaikan pokok-pokok aduannya.
"Masuknya di mana. Semuanya nanti akan terlihat di persidangan. Akan kami proses semuanya," tegasnya.
Selanjutnya, KPU dan Bawaslu selaku pihak teradu akan diberikan kesempatan menyampaikan jawaban atas dugaan pelanggaran etik tersebut. DKPP memastikan seluruh materi pengaduan diperiksa sesuai mekanisme persidangan etik yang berlaku.
BERITA TERKAIT: