Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sektor keuangan untuk memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Anggito mengatakan, meskipun tingkat literasi dan inklusi keuangan terus menunjukkan perbaikan, masih banyak penduduk usia produktif yang belum tersentuh layanan perbankan.
"Literasi dan inklusi keuangan terus membaik akan tetapi masih sekitar 25 juta penduduk produktif belum memiliki rekening bank. Ini merupakan potensi besar sekaligus tantangan bagi sektor keuangan," kata Anggito dalam acara Financial Forum: 2 Tahun Pemerintahan Prabowo di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta pada Kamis, 19 November 2026.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, LPS mendukung program pemerintah satu orang satu rekening, untuk memperluas kepemilikan rekening bank di masyarakat.
Dalam program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk pembukaan rekening bank secara massal bagi lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia. Setiap rekening direncanakan memperoleh dana pembukaan sebesar Rp50.000.
Namun, Anggito menekankan, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari jumlah rekening yang berhasil dibuka. Pemerintah juga perlu memastikan rekening tersebut aktif digunakan untuk transaksi maupun menabung.
"Kami sangat mendukung program satu orang satu rekening dengan tujuan agar rekening tidak sekadar dibuka tetapi digunakan untuk transaksi dan menabung," jelasnya.
Selain memperluas inklusi keuangan, Anggito menambahkan, perlindungan nasabah juga menjadi perhatian LPS. Pasalnya, masyarakat perlu memahami ketentuan penjaminan simpanan, terutama terkait batas nominal simpanan yang dijamin LPS.
"Perlindungan nasabah juga dipahami dengan baik karena sebagian sangat besar rekening bank berada di atas nominal penjaminan LPS," tandasnya.
BERITA TERKAIT: