Usut Tuntas Aktor di Balik Praktik Judi Online di Rumah Dinas TNI

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>
LAPORAN: AHMAD ALFIAN
  • Jumat, 09 Oktober 2026, 13:37 WIB
Usut Tuntas Aktor di Balik Praktik Judi Online di Rumah Dinas TNI
Rumah dinas yang berada di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur, kedapatan dijadikan markas judi online (judol). (Foto: tangkapan layar)
Kecil Besar
rmol news logo Pengusutan menyeluruh harus dilakukan terhadap kasus dugaan praktik judi online yang berlangsung di rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, mengapresiasi langkah TNI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. 

Namun, ia mengingatkan agar proses pemeriksaan tidak hanya berfokus pada pelaku yang menjalankan kegiatan di lokasi, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga mengendalikan atau memfasilitasi aktivitas tersebut.

“Kasus dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI di Cijantung harus diusut sampai tuntas. Kami mengapresiasi langkah TNI yang sudah melakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer,” tegas Sukamta, Jumat, 9 Oktober 2026.

Menurutnya, pengusutan harus mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya pihak yang menyediakan tempat, mengetahui, atau bahkan melindungi kegiatan tersebut.

“Pemeriksaan jangan berhenti pada orang-orang yang menjalankan kegiatan tersebut. Perlu ditelusuri siapa yang mengendalikan, menyediakan tempat, dan apakah ada pihak yang mengetahui atau bahkan melindungi kegiatan itu,” ujarnya.

Sukamta menekankan rumah dinas TNI merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan fasilitas tersebut perlu ditangani secara serius dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Rumah dinas TNI adalah fasilitas negara yang penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita tentu tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum pemeriksaan selesai. Tetapi kalau ditemukan ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, harus ditindak tegas,” tandasnya. rmol news logo article


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: AHMAD ALFIAN

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA