Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Sambangi Dasco, Menhan Sjafrie Bantah Bahas Cawapres

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Kamis, 19 November 2026, 16:13 WIB
Sambangi Dasco, Menhan Sjafrie Bantah Bahas Cawapres
Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin usai menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di DPR. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Kecil Besar
rmol news logo Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin membantah bahwa pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membahas bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Sjafrie mengaku tidak berniat membicarakan persoalan tersebut dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu. 

Ia menyebut pertemuannya dengan Dasco justru membahas tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan serta rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara.

"Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu (cawapres), ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu," tegas Sjafrie kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Ia menjelaskan, kedatangannya ke DPR RI memang bertujuan menemui Dasco selaku Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) DPR RI yang membawahi urusan pertahanan.

Selain itu, Sjafrie juga ingin berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto terkait rencana revisi UU Pertahanan.

Menurut Sjafrie, UU Pertahanan yang berlaku saat ini sudah cukup lama dan perlu disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan pertahanan negara.

"Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan, dan juga saya selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Ketua Harian, yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco dan juga berkomunikasi dengan Ketua Komisi I," ujarnya.

Sjafrie menilai UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara perlu disempurnakan karena sejumlah ketentuannya dinilai sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan saat ini.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Undang-Undang TNI yang sebelumnya telah mengalami revisi.

"Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi," terangnya.

Atas dasar itu, Sjafrie mengaku telah menyampaikan niat revisi UU Pertahanan tersebut kepada Dasco dan mendapat sambutan positif.

"Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002. Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi," tuturnya.

Setelah bertemu Dasco, Sjafrie juga menemui Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto untuk membicarakan langkah lebih lanjut.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati rencana pembentukan kelompok kerja (pokja) guna menyusun dan membahas materi penyempurnaan UU Pertahanan.

Sjafrie berharap formulasi revisi undang-undang tersebut sudah dapat disiapkan pada akhir 2026 sehingga proses revisi bisa dilakukan pada tahun berikutnya.

"Setelah itu saya datang ke Pak Utut sebagai Ketua Komisi I yang tentunya lebih eksplisit. Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insya allah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini," pungkasnya.rmol news logo article


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA