Dari pengungkapam ini, penyidik telah memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dan menyamarkan aliran dana hasil perjudian online.
“Dari hasil analisis PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), penyidik meningkatkan status ke penyidikan dan telah melakukan pemblokiran rekening perbankan sebanyak 322 rekening,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, pada Senin, 16 November 2026.
Suhasto menjelaskan bahwa penyidikan bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025 terhadap sebuah situs perjudian online.
Hasil penelusuran, penyidik menemukan bahwa situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan judi online, mulai dari slot, live casino, togel, olahraga, poker, hingga e-sport.
Bahkan, aktivitas perjudian tersebut terang-terangan didukung berbagai metode pembayaran, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa.
Untuk mengelabui petugas, sindikat tersebut diduga mengoperasikan situs perjudian online dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berada di Finlandia dan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
"Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit," ujar Suhasto
Meski telah diblokir, situs perjudian online tersebut diduga masih dapat diakses menggunakan VPN. Apalagi server berada di luar negeri dan pengelola terus melakukan perubahan entitas.
Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa sebagian rekening yang diblokir adalah rekening nominee atau rekening yang menggunakan identitas orang lain.
"Modusnya ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan," kata Alfret.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
BERITA TERKAIT: