Kejagung Diminta Usut Keterlibatan Ahok Lebih Dalam di Kasus Minyak

Disampaikan Pergerakan Aktivis Nusantara Demokrasi Indonesia (PANDI), pemeriksaan tersebut penting dalam kapasitas Ahok sebagai mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).  

"Kami mendesak transparansi secara menyeluruh dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah, yang dimana kami meminta pertanggungjawaban saudara Basuki Tjahaja Purnama secara hukum selaku mantan Komisaris Utama," kata koordinator PANDI, Egin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 20 Februari 2026.

Egin menilai, Ahok seharusnya mampu menjalankan fungsi pengawasan di internal perusahaan secara maksimal dan menyeluruh sehingga persoalan korupsi tata kelola minyak mentah bisa dicegah.

"Namun apa yang terjadi saat ini justru menunjukkan kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan lewat peran strukturalnya," tegas Egin.

Tuntutan yang sama juga disampaikan PANDI saat menggelar demonstrasi di depan Gedung Kejagung dan KPK Jakarta pada Rabu, 18 Februari 2026 lalu. Dalam aksinya, massa mendesak Kejagung dan KPK mengusut dugaan keterlibatan Ahok di kasus tersebut.

"Usut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk memeriksa peran dan tanggung jawab struktural selama masa jabatan yang bersangkutan," pungkasnya.

Ahok sempat diperiksa Kejaksaan Agung pada Kamis, 13 Maret 2025 dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menggali informasi terkait kewenangan Ahok sebagai Komut Pertamina (2019-2024), mekanisme pengawasan yang dilakukan, dan temuan data rapat.

Ahok juga bersaksi dalam sidang lanjutan kasus tersebut di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 27 Januari 2026. Beberapa poin yang disorot mulai dari penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk turunannya, serta menyoroti adanya konflik kepentingan dan masalah dalam pengisian jabatan direksi serta pengadaan di tubuh Pertamina.