Demikian disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto merespons pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto dalam rapat kerja di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 28 Januari 2026.
“Tadi Pak Rikwanto sampaikan soal masalah privilege seolah-olah kalau sudah pejabat privilege terhadap uang daerah dipa dan lain seolah menjadi miliknya. Nah, sebenarnya justru terbalik Pak,” kata Setyo.
Menurut Setyo, para pejabat negara memang memiliki previlege yang luar biasa.
“Dia mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa, naek pesawat bisnis, rumah dapat,” ungkapnya.
Setyo lantas menyelipkan candaan bernada curhat bahwa para pejabat di KPK justru tidak mendapatkan previlege seperti rumah dinas hingga kendaraan seperti pejabat negara yang lainnya.
“Dibandingkan dengan kami yang tidak ada fasilitas rumah, kendaraan, bukan berarti kami minta, tidak tapi kami bandingkan seperti itu,” kelakar Setyo.
“Kami sudah bersyukur dengan apa yang kami dapatkan,” sambungnya.
Lebih jauh, Setyo menegaskan bahwa para pejabat negara yang mendapatkan privilege itu seharusnya mensyukuri apa yang sudah didapatkan.
“Mulai dari bangun tidur sampai tidur mereka sudah mendapatkan fasilitas, tetapi kemudian apa yang terjadi fakta yang muncul terutama dalam penanganan perkara justru mereka mengkondisikan gitu,” tandasnya.
Dalam rapat, Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengungkapkan bahwa ada anggapan di luar bahwa para pejabat negara. Mulai dari level kementerian lembaga hingga Kepala Daerah beranggapan bahwa korupsi merupakan previlege yang menjadi hak.
“Tapi perlu saya sampaikan mohon maaf ini, pejabat itu kementerian/lembaga atau kepala daerah, tidak setereotip, tidak menuduh juga, ada nuansa korupsi itu previlege, korupsi itu hak, korupsi itu milik saya gituloh, jadi itu wilayah saya, dan kalian staf-staf saya, rekan-rekan saya mesti paham, persepsi itu kita yakinkan ada di situ,” ungkap Politikus Golkar ini.
Atas pandangan itu, Rikwanto menyebut bahwa para pejabat negara rentan melakukan perilaku koruptif.
“Makanya dengan mudahnya di dalam dia bekerja di organisasinya membuat hal-hal yang bisa mendatangkan uang yang tidak halal ya seperti jual beli jabatan dan lain-lain,” katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpandangan bahwa perilaku korupsi tidak melulu berikatan dengan previlege. Sehingga, para pejabat negara yang memiliki previlege tidak semestinya berperilaku korup. 
BERITA TERKAIT: