Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa 4 orang saksi dari pihak swasta di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Juni 2025.
Keempat orang saksi yang telah diperiksa, yakni Sopian Hadi selaku staf PT Wijaya Nusa Sukses (WNS), Ady Setiawan selaku Direktur PT Fasqindo Mandiri Bersama (FMB), Alfa Prasetya selaku Custody di PT Tunas Artha Gardatama (TAG) tahun 2009-2012, dan Ari Novianto selaku executor di PT Aneka Jasa Lima Benua (AJLB).
"Para saksi didalami terkait dengan jumlah permintaan uang yang diminta oleh tersangka dan rekening penampungan yang digunakan oleh para tersangka," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa 17 Juni 2025.
Pada Kamis 5 Juni 2025, KPK secara resmi mengumumkan identitas delapan orang tersangka dalam perkara ini. Mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Suhartono (SH) selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) tahun 2020-2023, Haryanto (HY) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025.
Selanjutnya, Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur PPTKA tahun 2017-2019, Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA tahun 2020-Juli 2024 yang juga Direktur PPTKA tahun 2024-2025, Gatot Widiartono (GW) selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal (Ditjen) Binapenta dan PKK tahun 2019-2021 yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPTKA tahun 2019-2024 serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian TKA Direktorat PPTKA tahun 2021-2025.
Kemudian tiga orang staf pada Direktorat PPTKA tahun 2019-2024, yakni Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.
Dari pemerasan yang dilakukan di periode 2019-2024, KPK telah mengidentifikasi bahwa oknum-oknum di Kemnaker menerima uang sebesar Rp53,7 miliar dari para agen-agen perusahaan pengurusan TKA yang akan bekerja di Indonesia. Namun, perkara pemerasan ini sudah berlangsung sejak 2012-2024 di era Muhaimin Iskandar alias Cak Imin hingga era Ida Fauziyah.
Para pihak swasta didalami tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait jumlah uang yang diminta para pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar para calon Tenaga Kerja Asing (TKA) memperoleh izin Rencana Penggunaan TKA (RPTKA). 
BERITA TERKAIT: