Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya masih terus melengkapi bukti-bukti perkara ini, sehingga belum melakukan penahanan terhadap para tersangka.
"Perkara itu terkait dengan hibah atau pokir yang diberikan kepada masing-masing anggota legislatif di sana. Bentuknya bukan uang, tapi bentuknya itu proyek, memang senilai uang. Misalkan proyeknya itu rata-rata dibuatnya di bawah Rp200 juta. Untuk menghindari lelang," kata Asep kepada wartawan, Rabu, 23 April 2025.
Asep pun memberikan contoh, setiap anggota dewan mendapatkan anggaran Rp2 miliar yang digunakan untuk 10 proyek. Dari masing-masing proyek itu, anggarannya dipotong sebesar 20 persen.
"Proyek ini ada di beberapa SKPD. Ada di perumahan, di pendidikan dan lain-lain lah. Ada termasuk juga di KONI dan lain-lain. Makanya kenapa penyidik lalu melakukan penggeledahan kepada para pejabatnya di situ. Karena dia yang mengelola itu, mengelola uangnya itu," tutur Asep.
Asep mengungkapkan, proyek yang dibagi ke KONI Jatim berasal dari tersangka Kusnadi selaku Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024.
"Uangnya berarti kan masuk ke KONI untuk proyeknya. Nah dari situ, kemudian lah yang 20 persen dan lain-lain yang dipotong itu ya di situlah. Makanya kita melakukan penggeledahan itu kita mau lihat, proyeknya apa saja, berapa besarnya," terangnya.
"Memang setiap anggota itu dapat. Ini kan kayak dana hibah pokir. Jadi setiap 120 orang itu dapat semua. Tapi beda-beda. Maksudnya beda-beda itu tergantung dari jabatannya, anggota biasa misalkan dapat Rp10 miliar, naik kepada ketua fraksi dapat lebih lagi," pungkas Asep.
Sejak Senin, 14 April 2025 hingga Rabu, 16 April 2025, tim penyidik telah menggeledah 6 rumah pribadi termasuk rumah Anggota DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan kantor KONI Provinsi Jatim. Dari 7 tempat itu, tim penyidik mengamankan bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).
Sebelumnya pada Jumat, 6 September 2024, tim penyidik menggeledah rumah dinas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di wilayah Jakarta Selatan. Dari sana, tim penyidik mengamankan uang tunai dan barang bukti elektronik.
Abdul Halim Iskandar sebelumnya juga telah diperiksa tim penyidik pada Kamis, 22 Agustus 2024. Dia didalami terkait dengan pengetahuan hibah dana atau dana hibah dari APBD Provinsi Jatim ke Pokmas.
Pada Jumat, 12 Juli 2024, KPK resmi mengumumkan pengembangan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap Sahat Tua Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 dkk oleh KPK pada Desember 2022 lalu ini.
Di mana, KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada Jumat, 5 Juli 2024 dengan menetapkan 21 tersangka. Namun demikian, KPK belum resmi mengungkapkan identitas para tersangka dimaksud.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, mereka yang telah ditetapkan tersangka, yakni Kusnadi selaku Ketua DPRD Provinsi Jatim dari PDIP periode 2019-2024, Achmad Iskandar selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dari Partai Demokrat periode 2019-2024, Anwar Sadad selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Mahhud selaku anggota DPRD Provinsi Jatim dari PDIP periode 2019-2024.
Selanjutnya, Fauzan Adima selaku Wakil Ketua DPRD Sampang dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Jon Junaidi selaku Wakil Ketua DPRD Probolinggo dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Abd Muttolib selaku Ketua DPC Partai Gerindra Sampang, Moch Mahrus selaku Bendahara DPC Partai Gerindra Probolinggo.
Kemudian, Achmad Yahya M selaku guru, Bagus Wahyudyono selaku Staf Sekwan DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, Sukar selaku kepala desa, serta 10 orang dari pihak swasta, yakni Ahmad Heriyadi, RA Wahid Ruslan, Jodi Pradana Putra, Hasanuddin, Ahmad Jailani, Mashudi, A Royan, Wawan Kristiawan, Ahmad Affandy, dan M Fathullah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus para tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) TA 2019-2022, salah satunya memotong hingga 20 persen dari nilai proyek yang berasal dari dana hibah. 
BERITA TERKAIT: