Demikian disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang, Sity Syahidah Nurani dalam seminar politik hukum dengan tema "Menimbang Ulang Penerapan Asas Dominus Litis dalam Perubahan KUHAP, Perspektif Politik dan Hukum" di Universitas Muhammadiyah Kupang, Selasa 18 Februari 2025.
"Asas dominus litis menempatkan jaksa sebagai pengendali utama perkara pidana. Tanpa pengawasan yang ketat, asas ini berisiko membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh jaksa," kata Sity.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona menegaskan pentingnya diskusi publik mengenai asas ini sebelum diberlakukan.
"Asas dominus litis perlu diuji di ruang publik. Harus diperiksa manfaat baik dan buruknya oleh masyarakat karena pasal ini berkaitan langsung dengan kepentingan publik dalam mencari keadilan," kata Mikhael.
Mikhael juga mengingatkan bahwa kewenangan besar dalam sistem hukum harus selalu diawasi. Ia mencontohkan bagaimana KPK yang dulu sangat kuat akhirnya diawasi oleh Dewan Pengawas karena adanya penyalahgunaan kekuasaan.
"Tujuan hukum adalah menghadirkan keadilan. Lalu, apakah negara bisa menjamin bahwa ketika sebuah lembaga hukum diberi kewenangan sangat besar dalam proses hukum, maka ia akan berlaku adil?" tanyanya.
Menurutnya, DPR yang menyusun perubahan KUHAP harus belajar dari sejarah bahwa pemusatan kekuasaan dalam satu lembaga cenderung menimbulkan potensi penyalahgunaan.
"Dalam prinsip ketatanegaraan kita berlaku asas trias politica, yang menekankan check and balance antara lembaga-lembaga negara," kata Mikhael.
"Jika asas dominus litis ini diberlakukan tanpa pengawasan, maka bisa terjadi pemusatan kewenangan yang menggoda orang-orang di dalam lembaga itu untuk bertindak sewenang -wenang," sambungnya.
.jpg)
Revisi KUHAP akan membawa dampak signifikan. Salah satunya bahaya kewenangan absolut jaksa dalam sistem peradilan jika asas dominus litis tidak diawasi dengan ketat. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: