Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

KPK Ungkap Lokasi 15 Aset Bos Jembatan Nusantara yang Disita dalam Kasus ASDP

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>
LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Rabu, 23 Oktober 2024, 07:38 WIB
KPK Ungkap Lokasi 15 Aset Bos Jembatan Nusantara yang Disita dalam Kasus ASDP
Ilustrasi/Net
rmol news logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan lokasi beberapa rumah elit milik bos PT Jembatan Nusantara Grup, Adjie, yang disita dalam kasus dugaan korupsi proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022.

Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, tim penyidik telah menyita 15 tanah dan bangunan senilai ratusan miliar rupiah.

"Ada beberapa lokasi. Di daerah Pondok Indah Jakarta Selatan itu ada empat lokasi. Di Bogor satu, di Menteng Jakarta Pusat satu, di Darmo Surabaya tiga, dan ada juga di Graha Family Surabaya dua lokasi," kata Tessa kepada wartawan, Rabu, 23 Oktober 2024.

Namun demikian jika ada tambahan informasi lagi, Tessa berjanji akan menyampaikan perkembangannya kepada wartawan.

Proses penyitaan terhadap 15 unit tanah dan bangunan itu dilakukan saat pemeriksaan terhadap Adjie sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Adjie dan tiga orang lainnya telah melakukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun demikian, dalam gugatan praperadilan melawan KPK itu, keempat tersangka tersebut kalah.

Tiga tersangka lainnya yang juga kalah dalam gugatan praperadilan, yakni Ira Puspadewi selaku Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Harry Muhammad Adhi Caksono selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry, dan Muhammad Yusuf Hadi selaku Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry.

Proses penyidikan dugaan korupsi di ASDP Indonesia Ferry ini telah berlangsung sejak 11 Juli 2024. Korupsi ini diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp1,27 triliun.

Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara.

KPK juga telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 887/2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat tersangka. rmol news logo article
EDITOR: RENI ERINA

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA