Kombes Latif mengakui perilaku Aipda P tidak terpuji.
“Ini tentunya kelakuan yang tidak terpuji, dan ini saya sendiri sungguh mohon maaf,” kata Latif kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).
Latif menjelaskan pelayanan masyarakat baik di kantor Samsat atau di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) sudah dibekali proses standar hingga besaan biaya.
Oleh karenanya, masyarakat yang mau melakukan proses administrasi tidak perlu menerima tawaran atau memberikan imbalan atas pelayanan yang diberikan polisi.
Sebaliknya, Latif meminta masyarakat melapor bila ada anggota yang meminta imbalan di luar harga ketentuan yang sudah ada.
“Apabila masih ada anggota yang melakukan hal tersebut, silahkan untuk lapor ke kami dan Propam yang ada di Polda Metro Jaya sudah perintah Bapak Kapolda untuk ikut mengawasi pelaksanaan pelayanan,” kata Latif.
Sementara, Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Bambang Satriawan memastikan Aipda P sudah diberi hukuman dengan penempatan khusus (patsus).
“Jadi terduga pelanggar saat ini sudah ditangani oleh Propam, dan yang bersangkutan sudah dilakukan penempatan pada tempat khusus karena melakukan pelanggaran. Sudah dipatsus,” kata Bambang di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).
Kasus pungli di Samsat Kota Bekasi mencuat setelah seorang warga Bekasi, Tian (27 tahun), melalui akun TikTok-nya @ichrist_tiani, mengaku mengalami pungli saat mengurus balik nama dan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Bekasi Kota, Selasa, 3 September 2024.
Tian menyebut, seorang petugas polisi meminta Rp 550 ribu untuk mempercepat proses pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Padahal biaya normalnya hanya Rp 225.000. Tian menolak membayar dan terlibat adu mulut hingga diinterogasi di ruang pengaduan.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman meminta maaf terkait sikap anggotanya Aipda P yang melakukan pungutan liar (pungli) di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Bekasi. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: