Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah tahun 2024 di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).
Ghufron mengatakan, korupsi BMD terjadi pada saat perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Di mana, pemerintah daerah (Pemda) melakukan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai kebutuhan, namun menyesuaikan rekanan.
"Karena apa pak? Karena rekanan itu yang kemudian pada saat pilkada dia yang support paling banyak," kata Ghufron di hadapan ratusan Sekretaris Daerah (Sekda) di seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah se-Indonesia.
Selanjutnya terkait markup harga, Ghufron membeberkan satu contoh kasus
markup harga dalam pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pada tahap perencanaan.
"Ada sebuah kabupaten di Sumatera, saya kurang tahu apakah ada Sekda ataupun BKAD-nya hadir pada pagi hari ini, pengadaannya pengadaan tanah kuburan," ungkap Ghufron.
Tanah kuburan pak, namanya kuburan ya, untuk proyek mati saja masih dikorup pak. Tanahnya miring, tidak bisa digunakan untuk kuburan, harganya
markup pak," sambungnya.
Namun demikian, Ghufron tidak merinci lagi apakah korupsi dimaksud ditangani KPK atau tidak, maupun apakah ditindaklanjuti ke proses penindakan atau hanya diselesaikan di proses koordinasi dan supervisi (Korsup) KPK.
"Diadakan selesai, tapi tidak efektif. Tapi apa? dipaksa untuk kemudian mengadakan tanah kuburan di tempat itu, karena pemiliknya adalah ada kepentingan dengan bupatinya," kata Ghufron.
"Saya nggak tahu ada yang hadir tidak di tempat ini. Kuburan saja dikorup pak. Jadi menyiapkan dirinya, dua kali satu meter saja, tapi dikorup," lanjutnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya korupsi pengadaan tanah kuburan di Sumatera. Hal itu merupakan salah satu modus korupsi dalam pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD). 
BERITA TERKAIT: