Dalam putusan yang dibacakan langsung Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (7/3), Dadan divonis 5 tahun penjara dan bayar uang pengganti Rp7,95 miliar dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Ketua Majelis Hakim, Teguh Santoso mengatakan, Dadan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama tiga bulan," kata Teguh Santoso.
Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Dadan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7,95 miliar. Dengan memperhitungkan harta benda yang telah disita berdasarkan barang bukti sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, semuanya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila hasil lelang melebihi uang pengganti tersebut, maka sisanya dikembalikan kepada terpidana.
Namun, kata Majelis Hakim, apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Dadan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut.
Dalam hal Dadan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dan terpidana tidak membayar kekurangannya paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti sebagaimana dimaksud.
"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun," pungkas Hakim Teguh.
Putusan ini diketahui lebih ringan dari tuntutan tim JPU KPK. Di mana, Dadan dituntut dipidana penjara selama 11 tahun dan 5 bulan, juga denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Selain itu, tim JPU KPK juga menuntut agar Dadan membayar uang pengganti sebesar Rp7,95 miliar subsider 3 tahun kurungan.
Dadan terbukti menerima uang senilai total Rp11,2 miliar bersama-sama dengan Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan. Uang tersebut diterima dari Heryanto Tanaka untuk mengondisikan pengurusan perkara di MA.
Persidangan Dadan Tri Yudianto dengan agenda pembacaan vonis berakhir di luar prediksi. Pasalnya, vonis yang dijatuhkan kepada mantan Komisaris Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton itu jauh lebih rendah dari tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). .jpg)
BERITA TERKAIT: