KPK Buka Peluang Serahkan Rafael Alun Trisambodo ke Penindakan

Jurubicara bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap Rafael Alun Trisambodo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II.

"KPK akan segera melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, untuk klarifikasi LHKPN yang telah dilaporkan dengan faktual harta yang dimilikinya," ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (24/2).

Ali menjelaskan, bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan proses administratif. Sehingga, jika penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN, maka akan diberikan sanksi administratif, misalnya ketika promosi, mutasi, dan lainnya.

"Semestinya, ketika LHKPN itu bermasalah, maka tentu harus dipertimbangkan. Dalam konteks bermasalah apa, tadi tidak sesuai dengan profil jabatannya, kemudian penghasilan lainnya misalnya tidak dipertanggungjawabkan," kata Ali.

Ali pun tidak menampik ketika penyelenggara negara ditemukan ternyata menerima gratifikasi, maka bisa ditindaklanjuti oleh Kedeputian Penindakan KPK.

"Betul tepat (bisa dilakukan penindakan), tadi di awal saya sampaikan kan. Dari 195 pemeriksaan LHKPN di tahun 2022 itu antara lain kemudian diserahkan ke penanganan perkara, dalam hal ini di KPK kan ada penyelidikan, penyidikan dan penuntutan," pungkas Ali.