Firli Bahuri: Jika Sikap Permisif Terhadap Korupsi Belum Hilang, Kepala Daerah Tunggu Saja Giliran Ditangkap

Ketua KPK Firli Bahuri tergelitik memikirkan sekaligus mempertanyakan mengapa korupsi selalu saja muncul tak pernah hilang. Pertanyaanya antara lain, apakah regulasi tentang pemberantasan korupsi belum cukup untuk menangkal korupsi. Atas pertanyaan ini, Firli yakin regulasi sudah sangat mencukupi.

Lalu, apakah jumlah Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kejaksaan dan Kepolisian yang tersebar di seluruh Indonesia sudah mencukupi. Menurut Firli jumlah APH yang ada saat ini pun sangat mencukupi. Namun ia berpendapat, APH belum bekerja dengan efektif sehingga masih ada kepala daerah yang ditangkap oleh KPK.

Komandan lembaga antirasuah itu menyimpulkan dugaan sementara, mengapa korupsi ini masih menghantui padahal regulasi dan APH mencukupi lantaran belum hilangnya sikap permisif terhadap korupsi atau tidak sempurnanya pondasi sikap antikorupsi di setiap sanubari anak bangsa.

“Kesimpulan sementara atau hipotesa saya, kita masih menganggap korupsi itu menerima dengan permisif, bahkan ada yang mengatakan ah itu budaya,” kata Firli saat orasi ilmiah pemberantasan korupsi pada pelantikan Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung di Novotel, Bandar Lampung, Sabtu sore (23/4).

Budaya yang menganggap lumrah korupsi ini, beber Firli masih terjadi di kalangan pejabat negara. Ia bahkan menguraikan fakta-fakta bahwa budaya upeti masih terjadi hingga saat ini dikalangan pejabat.

“Kepala Dinas setor ke Bupati. DPR gak mau ketok kalau seandainya tidak ada uang ketok palu. Ini real, bukan bohongan bukan karangan,” beber Firli.

“Jadi kalau (sikap permisif dan menganggap korupsi adalah budaya) maka siap-siaplah Bupati, Walikota, Kepala Dinas, Gubernur nunggu giliran ditangkap KPK,” tambah Firli menegaskan.

Oleh karena itu, Firli menambahkan bahwa KPK saat ini gencar melakukan pendidikan antikorupsi untuk membangun budaya antikorupsi. Sebagaimana visi KPK yakni bersama masyarakat menurunkan angka korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Dimana salah satu instrumennya ialah dengan orkestrasi pemberantasan korupsi yang masuk menyentuh kamar-kamar kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif dan partai politik. Dalam orkestrasi pemberantasan korupsi ini, KPK ingin membangun kesadaran bersama bahwa korupsi itu merupakan musuh bersama.

“Kami berharap bahwa orkestrasi pemberantasan korupsi ini semakin lama semakin menunjukkan kematangannya sehingga manfaat dan efek baiknya dapat dilihat oleh rakyat banyak,” demikian Firli.