Dukungan tersebut disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons rencana tim MPR yang akan melakukan verifikasi calon wapres ke sejumlah lembaga, termasuk pengadilan hingga KPK.
"KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK, dalam rangka memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon Wakil Presiden. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proses seleksi pejabat publik berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata Budi dalam keterangannya, Minggu, 22 November 2026.
Budi mengatakan, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian dalam proses verifikasi tersebut adalah kepatuhan kandidat dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurutnya, kepatuhan LHKPN tidak hanya diukur dari ketepatan waktu penyampaian laporan, tetapi juga dari kebenaran dan kelengkapan informasi harta kekayaan yang dilaporkan.
"Sebab, LHKPN bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara atas kepemilikan harta kekayaannya," jelas Budi.
Ia menambahkan, kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dapat menjadi salah satu indikator komitmen seseorang terhadap upaya pencegahan korupsi.
Karena itu, komitmen tersebut harus ditunjukkan secara konsisten, bukan hanya ketika seseorang pertama kali menjabat atau mengikuti proses pencalonan, tetapi juga melalui pelaporan secara periodik setiap tahun selama menduduki jabatan publik.
"KPK berharap, transparansi dan kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara, sekaligus modal penting dalam membangun kepercayaan publik," pungkas Budi.
BERITA TERKAIT: