Empat perkara tersebut menyeret Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serta Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI sebagai pihak Teradu.
"Pemeriksaan akan berlangsung secara bertahap di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, mulai 23 November hingga 1 Desember 2026," ujar Sekretaris DKPP RI, Syarmadani, Minggu, 22 November 2026.
Adapun empat perkara yang akan diperiksa masing-masing bernomor 26-PKE-DKPP/XI/2026, 27-PKE-DKPP/XI/2026, 29-PKE-DKPP/XI/2026, dan 31-PKE-DKPP/XI/2026. Keempat perkara tersebut diadukan oleh 13 orang principal.
Dalam pokok aduan, para Pengadu mempersoalkan sejumlah tindakan KPU RI dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 (PKPU 19/2023), termasuk dugaan tidak dibahasnya substansi Pasal 18 ayat (3) dalam berbagai tahapan pelibatan pihak luar.
KPU RI juga didalilkan tidak memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu RI sehingga lembaga pengawas pemilu tersebut tidak dapat melakukan verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan.
Selain itu, para Pengadu mempersoalkan dugaan tidak dilakukannya verifikasi faktual kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) terkait keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
"Sementara itu, Ketua dan Anggota Bawaslu RI didalilkan lalai menjalankan pengawasan terhadap proses penyusunan PKPU 19/2023," kata Syarmadani.
Menurutnya, pemeriksaan empat perkara tersebut dilakukan dalam satu rangkaian, tetapi agenda persidangan dibagi ke dalam beberapa hari karena banyaknya pihak yang harus diperiksa.
"Pihak Pengadu yang terbagi principal dan kuasa hukum saja berjumlah 35 orang. Belum lagi dengan Pihak Terkait dan Saksi yang akan dihadirkan. Hal ini membuat kami membuat penyesuaian tentang pelaksanaan sidang," jelasnya.
DKPP telah menyiapkan empat agenda pemeriksaan. Pada 23 November 2026, sidang akan mendengarkan keterangan Pengadu sekaligus jawaban Teradu.
Selanjutnya, pada 24 November 2026, DKPP akan mendengarkan keterangan Pihak Terkait. Pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan alat bukti dijadwalkan pada 25 November 2026.
Adapun agenda terakhir berupa pendalaman terhadap keterangan para pihak akan dilaksanakan pada 1 Desember 2026. Seluruh persidangan dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB.
Syarmadani menyebut terdapat tiga pihak yang akan dimintai keterangan sebagai Pihak Terkait pada 24 November 2026. Mereka adalah Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, serta Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sebanyak 12 orang menjadi Teradu dalam empat perkara tersebut. Dari KPU RI, mereka terdiri dari Ketua Mochammad Afifuddin bersama enam anggota, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan Iffa Rosita.
Sementara dari Bawaslu RI, terdapat Ketua Rahmat Bagja beserta empat anggota, yaitu Puadi, Lolly Suhenty, Herwyn J.H. Malonda, dan Totok Hariyono.
Adapun perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 diajukan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna. Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026 diajukan Muhamad Afghan Ababil dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi).
Kemudian, perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 diajukan Paman Nurlette dan Novi Manaban. Sedangkan perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026 diajukan delapan orang, yakni Brahma Aryana, Ansfuri ID Sambo, Muhammad Sadiq, Denny Indrayana, Moeryono Aladin, Soenarko, Subhan, dan Tiurma M. S. Sihombing.
Khusus perkara terakhir, delapan principal tersebut memberikan kuasa kepada 16 orang, di antaranya Bambang Widjojanto, Refly Harun, dan Heriyanto.
DKPP pun telah melayangkan panggilan kepada seluruh pihak sesuai ketentuan, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar.
"Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini," demikian Syarmadani.
BERITA TERKAIT: