Hal itu disampaikan Firli saat memberikan arahan pada kegiatan program pemberantasan korupsi terintegrasi pimpinan KPK dan Kepala daerah se-Banten 2022 yang diselenggarakan di aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (25/2).
Rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini dihadiri Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah Bea Rejeki Tirtadewi, Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo, serta seluruh kepala daerah dari delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.
"Saya ini tinggal di Bekasi, yang kepala daerahnya ditangkap KPK karena dugaan korupsi," kata Firli mengingatkan.
Kemudian, lanjut Firli, dirinya juga lahir di Sumatera Selatan, dimana saat ini terdapat sejumlah kepala daerah asal Sumatera Selatan yang ditangkap oleh KPK lantaran terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi.
"Artinya, siapapun yang melakukan korupsi, pasti kan kami tindak, termasuk di Banten," imbau Firli.
Firli menegaskan bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan kemanusiaan yang berdampak kepada kemiskinan, kerusakaan alam, biaya ekonomi tinggi hingga merusak pasar, harga dan persaingan yang tidak sehat bahkan bisa sampai meruntuhkan hukum.
“Yang mengkhawatirkan korupsi dapat menurunkan kualitas hidup dan pembangunan yang berkelanjutan,†ujar Firli.
Dalam kesempatan ini, Firli menyoroti angka pengangguran yang menjadi satu dari tujuh indikator pembangunan nasional, di Provinsi Banten sendiri angka pengangguran masih sangat tinggi yakni sebesar 8,98 persen, melebihi angka pengangguran nasional sebesar 6,26 persen.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan bahwa pihaknya tidak pandang bulu dalam melakukan penindakan terhadap kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. 
BERITA TERKAIT: