"Pemburu rente adalah tuduhan yang sangat serius. Saya akan melanjutkan untuk melaporkan kepada Kepolisian," tegas Moeldoko dalam jumpa pers secara virtual, Selasa sore (31/8).
Moeldoko menyatakan, tuduhan pemburu rente kepadanya itu sangat serius. Sebab, itu sama saja didefinisikan seseorang yang mencari keuntungan karena menggunakan kekuasaannya. Mengingat, ia kini menjabat Kepala KSP.
"Ini menurut saya sangat serius. Oleh karena itu saya harus respons," cetus mantan Panglima TNI ini.
Moeldoko menambahkan, pihaknya melalui kuasa hukum Otto Hasibuan telah memberikan kesempatan klarifikasi sebanyak tiga kali kepada ICW dan Egi namun tidak digubris.
"Oleh karena itu saya harus lapor polisi. Itu sikap saya," pungkasnya.
ICW sebelumnya memaparkan hasil temuannya mengenai aktor di balik peredaran dan promosi obat Ivermectin sebagai terapi penanganan pasien Covid-19.
Salah satu temuan pentingnya yakni ada nama Moeldoko dan politikus PDIP yang terkait dengan PT Harsen, perusahaan farmasi yang memproduksi Ivermectin bermerek IvermaX12.
ICW mengumpulkan salah data dari akte perusahaan, pemberitaan media hingga ke media sosial.
ICW menduga ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kehadiran Ivermectin.
Atas dasar itu, pemerintah hingga kini masih kekeuh untuk menggunakan Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19.
"Ivermectin kan saat ini sudah menjadi komoditas, tentu banyak orang yang ingin mencari keuntungan di situ. Diduga di balik keputusan pemerintah terdapat pengaruh bisnis yang kuat," kata Peneliti ICW Egi Primayogha ketika berbicara dalam diskusi virtual dengan topik "Berburu Rente di Tengah Krisis: Siapa di Balik Distribusi Ivermectin" pada Kamis lalu (22/7).
Dua peneliti Indonesia Watch Corruption (ICW), Egi Primayogha dan Miftah dipolisikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko atas tuduhan pemburu rente dalam bisnis Ivermectin dan Ekspor Beras. 
BERITA TERKAIT: