Sekitar kurang lebih enam jam, Aher keluar dari gedung Merah Putih KPK, pada pukul 18.25 WIB dan memberikan keterangan kepada awak media.
Kepada awak media, Politisi PKS ini mengaku dikonfirmasi oleh penyidik KPK masih seputar Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang pernah digawangi oleh Iwa Karniwa dan diganti oleh mantan Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar.
"Tadi ditanya (penyidik) kenapa diganti. Saya jawab pergantian itu sesuai dengan aturan, setelah kita konsultasi ke berbagai tempat termasuk kalau di analisa biro hukum pergantian itu boleh," kata Aher kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/10).
Selain itu, Aher juga mengaku ditanya penyidik KPK soal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi terkait perizinan proyek yang bakal digarap oleh Meikarta.
"Jadi RDTR itu dibahas di DPRD kabupaten Bekasi, setelah dibahas disetujui bersama Bupati dikirim ke Provinsi, di Provinsi ada proses lebih lanjut sampai proses akhirnya ada persetujuan subtansi dari Gubernur," jelasnya.
Namun, kata Aher, pada subtansi belum terjadi persetujuan Gubernur. "Belum di tanda tangani, saya katakan tadi," kata Aher.
Disisi lain, saat dikonfirmasi ihwal pertemuan Aher dengan eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin di Moscow Rusia, Aher tak mau menjawab. Dia menuturkan, hal itu sudah diklarifikasi.
"Udah, udah. Waktu itu udah dijawab," demikian Aher.
Sejumlah pejabat Pemprov Jabar telah diperiksa oleh KPK dalam kasus ini, mulai dari mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar hingga pejabat fungsional lainnya. Mereka didalami perannya terkait perizinan proyek Meikarta.
BERITA TERKAIT: