Mulai Anggota DPR, Tenaga Ahli, Hingga Dirjen Keuangan Dipanggil KPK Terkait Suap Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Senin, 22 Juli 2019, 11:02 WIB

Mulai Anggota DPR, Tenaga Ahli, Hingga Dirjen Keuangan Dipanggil KPK Terkait Suap Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

Jubir KPK, Febri Diansyah/Net

Sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat dapat panggilan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman, Tenaga Ahli Fraksi PAN DPR RI Suherlan, dan mantan Kasi Perencanaan Dan Non Fisik Dirjen Perimbangan Keuangan Rifa Surya.

BERITA TERKAIT:

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NPS (Nathan Pasomba)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (22/7).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Di antaranya Anggota DPR RI Fraksi PAN Sukiman dan Plt Kepala Dinas PUPR Pemkab Pegunungan Arfak, Natan Pasomba alias (NPS).

Sukiman diduga menerima suap sebanyak Rp 2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS dari Natan Pasomba selaku Plt Kadis PUPR Pemkab Pegunungan Arfak.

Sukiman selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Natan Pasomba selaku pemberi suap dijerat melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.