Sekalipun, dalam Romi memang tampak dekat dengan calon presiden petahana Joko Widodo selama gelaran Pilpres 2019 berlangsung.
"Saya kira proses hukum biasa. Kenapa harus dikaitkan dengan PPP, harus dikaitkan dengan Jawa Timur. Namanya penegakan hukum enggak usah dikaitkan dengan parpol tertentu, tidak usah dikaitkan dengan pilpres, pileg ya," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Senin (25/3).
Penegakan hukum, kata Mahfud, memang bisa menyasar siapa saja yang diduga bersalah menyalahi aturan. Untuk itu, pakar hukum tata negara ini meminta semua pihak untuk mendudukkan kasus Romi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
“Pokoknya siapapun yang melanggar hukum dan cukup bukti, dipanggil kan kalau perlu diproses sampai pengadilan. Gitu aja standar hukum kita, kalau kita ingin selamat," demikian Mahfud.
BERITA TERKAIT: