Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum PKPI Rully Soekarta, sesaat lalu (Senin, 31/12) kepada redaksi.
"Para pejabat tersebut seharusnya menjadi contoh buat rakyat, namun telah kehilangan arah berbangsa dan bernegaranya,†ungkap Rully.
Belakangan, pejabat dua kementerian tertangkap KPK karena diduga menerima suap proyek dan anggaran di lingkungan kerja mereka. Adalah deputi di kemenpora dan pejabat kementerian PUPR terkait kasus suap bantuan air bersih korban bencana.
Dia pun berharap agar masalah ini tidak berulang lagi di kemudian hari. Yakni ketika amanah hanya dikesampingkan dan kalah dengan prestise dunia demi mengejar kekayaan.
Padahal di lain sisi, sambung Rully, seluruh perangkat hukum termasuk lembaga penegakan hukumnya sudah ada. Namun korupsi tetap tidak bisa sirna dalam negara ini.
“Permasalahan-permasalahan ini terus berjalan seperti tidak adanya hukum dan keadilan di negara yang kita cintai ini,†imbuh Rully.
Maka dari itu, pria asal Bandung tersebut mengajak seluruh komponen bangsa ini untuk berpikir keras terkait arah kehidupan berbangsa kita yang sudah melenceng jauh.
“Mari kita berpikir dengan hati yang ikhlas. Kaji ulang UUD amandemen, mundur sebentar agar dapat maju dengan arah yang benar,†demikian Rully.
[jto]
BERITA TERKAIT: