Anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD menilai, maraknya pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kekuasaan sudah terbagi ke beberapa lembaga.
"Kekuasaan terpencar. Nah oleh karena kekuasaan terpencar, lalu tidak ada yang bisa fokus mengambil tindakan. Kalau mau menindak koruptor, pemegang kekuasaan yang lain marah. Misalnya kalau KPK mau menindak, DPR pemegang kekuasaan marah. Nanti kalau Presiden mau bertindak, lalu diancam mau di-impeach. Macam gitu. Itu akibat dari perkembangan demokrasi. Itu negatifnya ya," jelasnya di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (29/12).
Meski demikian, lanjut pakar hukum tata negara ini, jika ditelaah lebih jauh, dampak positif dari demokrasi sangatlah banyak.
Oleh karena itu, demi menjaga kehidupan demokrasi yang sehat, platform nasional tiap lembaga dalam melihat isu-isu penting, seperti isu korupsi semestinya harus sama.
"Karena kekuasaan ini sudah sangat demokratis, kekuasaan terpencar, karena kalau ada orang yang akan bertindak, dilawan oleh kekuasaan yang juga sah, tapi korup gitu loh," ujar Mahfud.
[rus]
BERITA TERKAIT: