Kepolisian Kudu Adil Tangani Kasus Narkoba

Namun di sisi lain, LBH Masyarakat juga berharap tindakan serupa juga dapat diterapkan secara adil oleh polisi pada lapisan masyarakat lain, tidak hanya pada pesohor atau mereka yang memiliki kekuatan politik.

Analis Kebijakan LBH Masyarakat, Yohan Misero menuturkan, kejadian yang menimpa anak dari Henry Yosodiningrat seharusnya membuat semua pihak bersa­ma-sama memahami betapa pentingnya dekriminalisasi pemakaian, penguasaan, serta pembelian narkotika dalam jumlah terbatas.

"Permasalahan ketergan­tungan/pemakaian narkotika tidaklah cocok diselesaikan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum hanya menghabiskan anggaran dan memenuhi penjara," katanya, kemarin.

Padahal infrastruktur penegakan hukum dibutuhkan untuk perkara-perkara lain yang jauh lebih penting. Yohan memaparkan, data dari Kemenkumham memperli­hatkan setidaknya ada 28.123 pemakai narkotika yang be­rada di dalam penjara hingga Maret 2018. Angka sebesar itu saja ternyata belum memasukkan 12 Kanwil yang be­lum melapor juga pengguna narkotika yang secara keliru diputus pengadilan sebagai 'bandar'.

Pihaknya juga mengkritik Henry Yosodiningrat yang kerap memberikan dukungan pada pemenjaraan pengguna narkotika terutama bagi mereka yang baru mencoba atau hanya sekali-sekali meng­gunakan.

"Seharusnya, frekuensi seseorang menggunakan narko­tika tidak serta merta meng­hilangkan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatannya, entah sekadar berkonsultasi pada pakar atau mengikuti program rehabili­tasi," ujarnya.

Menurut Yohan, menjauh­kan pengguna narkotika dari intervensi penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting. Dekriminalisasi membuat pemakai narkotika tidak perlu lagi diam-diam mengakses layanan rehabilt­asi dan dapat secara terbuka membicarakan masalah yang dia alami.

"Jika kita ingin agar ke­luarga juga menjadi tonggak untuk memperluas cakupan layanan kesehatan bagi pe­makai narkotika, negara perlu segera membangun kebijakan yang suportif untuk itu yakni dekriminalisasi," sebutnya.

Selain itu, kejadian tersebut merupakan momen yang tepat untuk mengingatkan betapa pentingnya menghilangkan ketentuan terkait narkotika dari RKUHP, yang mana akan menghambat program reha­bilitasi. Serta merevisi UU Narkotika yang memuat ke­tentuan dekriminalisasi guna menjamin pemenuhan hak atas kesehatan bagi pengguna narkotika.

Sebelumnya, anak dari Ketua Umum Gerakan Nasional Anto Narkotika (Granat), Henry Yosodiningrat, dinyatakan positif narkoba. Hal tersebut dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono.

"Kemarin, Pak Yosodiningrat menghubungi Pak Dirnarkoba minta tolong untuk mencari anaknya yang belum pulang pada larut malam," katanya.

Kemudian, setelah diban­tu cari, ditemukan anaknya di salah satu SPBU Jakarta Selatan. Pihaknya pun mem­bawa anak Yosodiningrat ke Mapolda Metro Jaya.

"Saat diperiksa tidak ditemu­kan obat terlarang yang ada padanya. Sesuai permintaan orang tua dilakukan tes urine, hasilnya positif. Tapi akhirnya dipulangkan diserahkan ke orang tuanya untuk diperiksa ke dokter," jelasnya. ***