Saksi Ahli: Larangan Menjual Produk Tertentu Mutlak Melanggar UU

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Sabtu, 21 Oktober 2017, 17:10 WIB
rmol news logo . Saksi ahli bidang hukum dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jalan Ir. H. Juanda 36, Jakarta Pusat, Kamis lalu (18/10)‎.

Saksi yang dihadirkan dalam sidang bernomor perkara 22/KPPU-L/2016 itu adalah Siti Anisah yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).

Di hadapan Ketua Tim Majelis R Kurnia Sya'ranie, Siti Anisah menegaskan bahwa melarang pedagang untuk menjual produk tertentu adalah sesuatu yang mutlak tidak boleh dilakukan.

"Tindakan itu melanggar Pasal 15 ayat 3 huruf b UU 5/1999," jelasnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (21/10).

Adapun pasal tersebut berbunyi bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Termasuk, syarat untuk tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Adapun dalam sidang-sidang sebelumnya, Tim Investigator KPPU telah menghadirkan saksi dari pihak pedagang-pedagang yang merasa telah dirugikan dan diintimidasi oleh pihak distributor dan produsen Aqua. Intimidasi itu berupa pelarangan penjualan Le Minerale hingga menerapkan penurunan status outlet pedagang.

Tim Investigator KPPU mengaku telah memiliki lebih dari dua alat bukti untuk menjerat pihak produsen dan distributor Aqua, dalam hal ini PT Tirta Investama dan PT Balina  Agung Perkasa. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA