Seminar LBH Diblokir Polisi, Menko Polhukam Didesak Jatuhkan Sanksi

"Dalam program Revolusi Mental Jokowi, tindakan seperti ini harus dirubah. Jangan kayak orba (Orde Baru)," kata Ketua DPP Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Edwar Antoni, di Jakarta, Sabtu (16/9).

Edo sapaan akrabnya menilai bahwa tindakan pemblokiran tersebut merupakan pola lama yang masih tertanam di tubuh lembaga kepolisian.

"Reformasi dan revolusi mental mestinya mampu merubah Polri dari pola dan metode pennyelesaian masalah ala Orba," ujarnya.

Edo mengingatkan agar Polri melaksanakan kembali program reformasi dan pembenahan internal, terutama mental dan pola penyelesaian masalah.

"Kejadian di kantor LBH Jakarta itu bukti nyata bahwa Polri belum mampu menjaga komitmen bersama sebagai pengayom masyarakat, bukan alat kekerasan kelompok tertentu," tuturnya.

DiIa juga mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi menyeluruh di tubuh lembaga yang dipimpinnya tersebut.

"Kami mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang protap penanganan problem sosial rakyat. Termasuk pemahaman demokrasi di negara ini seperti terkutip di butir-butir Pancasila," tegas Edo.

Selain itu, Edo juga mendesak Menko Polhukam Wiranto untuk memberikan sanksi tegas kepada pimpinan kepolisian yang melakukan upaya pemblokiran tersebut.

"Menko Polhukam harus memberi sanksi berat terhadap pimpinan kepolisian yang disinyalir keluar dari protap dan komitmen nawacita tentang reformasi polisi sebagai pelayan masyarakat," tutupnya.

Direktur LBH Jakarta, Alghifari Aqsa sebelumnya menyatakan, Seminar Sejarah 1965 dengan tema "Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66"  yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta akan ditunda. Penundaan merupakan respon pemblokiran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan protes sejumlah kelompok massa. [rus]