Irman: Duit 1,5 Juta Dolar AS Proyek E-KTP Atas Desakan DPR

"Dalam pemahaman saudara operasional untuk apa?," tanya Hakim Jhon Halasan Butarbutar dalam persidangan di Pengadilan Tipikor,Kemayoran, Jakarta, Senin (29/5).

"Saya tidak menanyakan," jawab Andi.

"Apa yang saudara lakukan ini (memberikan uang) bagi saya masih tanda tanya. 1,5 juta dolar AS sekitar Rp 18 miliar, saya yakin bagi pengusaha mana pun angka itu luar biasa. Saya pikir pengusaha yang bagaimana pun tidak akan berboros-boros seperti itu," cecar Hakim Jhon.

Andi mengaku bahwa pemberian uang itu juga agar dirinya mendapatkan sub pekerjaan dari proyek e-KTP, setelah perusahaannya, PT Cahaya Wijaya Kusuma tidak lolos syarat administrasi lelang.

"Maksud dan tujuan saya memberikan uang itu kepada Pak Irman agar siapa pun pemenangnya (lelang), saya bisa mendapatkan sub pekerjaan dari proyek e-KTP," kata Andi.

Namun kesaksiaan tersebut dibantah oleh Irman. Irman tak merasa pernah meminta sejumlah uang kepada Andi. Menurutnya pemberian 1,5 juta dolar AS itu atas desakan dari DPR.

"Saya sangat keberatan. Saya tidak pernah meminta uang ke Andi. Memang benar 1,5 juta itu ada setelah ada desakan dari DPR. Jadi bukan permintaan dari saya," terang Irman tanpa menyebut siapa anggota DPR yang dimaksud.

Pernyataan itu diperkuat oleh terdakwa Sugiharto yang menyatakan bahwa Irman hanya menerima 200 ribu dolar AS untuk biaya tim supervisi e-KTP.

"Jadi rinciannya seperti ini yang mulia, 500 ribu dollar AS untuk Bu Diah, 400 ribu dollar AS untuk Bu Miryam, 200 ribu dolar AS untuk pak Irman membiayai tim supervisi e-KTP, dan 400 ribu dollar untuk Markus Nari," papar Sugiharto.

Diah yang dimaksud merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni. Sementera dua orang lainnya mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani dan Markus Nari.[san]