Bahkan Ketua KPK Agus Raharjo menyampaikan, akan terungkap sejumlah nama besar dalam surat dakwaan. Karena itu dia berharap tidak ada guncangan politik terkait penyebutan nama-nama elite politik tersebut.
Sekjen DPP Partai Hanura, Sarifuddin Suding, menghargai dan mengapresiasi KPK yang membuka secara terang benderang kasus tersebut.
"Karena dalam kasus ini, kerugian negara memang cukup besar. Sehingga pihak-pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum," ujar Suding saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL siang ini.
Dia memastikan tidak akan terjadi guncangan politik sebagaimana dikhawatirkan oleh Ketua KPK tersebut. Apalagi memang, Indonesia merupakan negara hukum.
"Saya kira tidak (ada guncangan). Hukum tetap harus ditegakkan walau pun langit akan runtuh. Dalam konteks penegakan hukum, tanpa memandang apa dan siapa. Kita ini negara hukum," tegas anggota Komisi III DPR ini.
Soal kemungkinan nama politikus Hanura juga akan diungkap di persidangan, Suding tak mau beranda-andai. Pihaknya masih menunggu persidangan kasus yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut. [Baca:
Ungkap Nama-Nama Besar Dalam Kasus e-KTP, KPK Siap Ladeni Serangan Balik]
"Ya nanti kita lihat proses yang ditangani KPK dan akan dibawa ke pengadilan, siapa (yang terlibat). Kalau memang ada indikasi keterlibatan, saya kira partai akan mengambil sikap," tandasnya.
[zul]
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP). Pekan depan, persidangan perdana dengan terdakwa Irman dan Sugiharto akan digelar. 
