"Mudah-mudahan pengungkapan kasus itu semata-mata untuk penegakan hukum dan keadilan," jelas Wakil Ketua Umum DPP PAN, Mulfachri Harahap, saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL (Sabtu, 4/3).
Mulfahri sendiri tidak tahu siapa saja yang terlibat. Pihaknya menunggu persidangan perdana dengan terdakwa Irman dan Sugiharto yang akan digelar pada Kamis depan (9/3). Ketua KPK Agus Raharjo menyampaikan, akan terungkap sejumlah nama besar dalam materi dakwaan.
"Kita tunggu saja. Saya kira, mereka (KPK) yang paling tahu siapa saja yang ada dalam pusaran kasus e-KTP," jelas Mulfahri.
Soal dugaan keterlibatan politikus PAN yang disebut-sebut di sejumlah wahana seperti media sosial, Mulfachri memastikan pihaknya sudah meminta klarifikasi.
"Tentu kita sudah minta klarifikasi. Yang bersangkutan mengaku tidak tahu-menahu, tidak menerima apapun dari dugaan kejahatan atau dari proyek e-KTP," ungkapnya.
Meski demikian, PAN menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.
"Kita hargai, kita respect terhadap mekanisme hukum yang sedang berlangsung. Tapi sekali lagi, kita berharap semata-mata demi penegakan hukum," katanya menekankan.
Karena itu, dia memastikan tidak ada serangan balik ke KPK dari pihaknya kalau nama politikus PAN disebutkan dalam persidangan pekan depan. "Enggak ada, serangan balik apa," sebutnya balik mempertanyakan. [Baca:
Ungkap Nama-Nama Besar Dalam Kasus e-KTP, KPK Siap Ladeni Serangan Balik]
Sebab sebelumnya, Ketua KPK Agus Raharjo berharap tidak ada goncangan politik yang besar terkait penyebutan nama-nama elite politik tersebut.
Terkait guncangan politik, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, sudah kerap terjadi. Tapi demokrasi di Indonesia justru semakin matang.
"Sudah beberapa kali diguncang, ternyata tidak ada masalah dengan kehidupan politik. Tetap saja bisa berjalan dan survive. Demokrasi kita insya Allah menuju lebih baik, yang akan bisa kita wariskan untuk anak cucu," tandasnya.
[zul]
. Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pengusutan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP). Namun diharapkan, tidak ada muatan politik dalam penuntasan kasus yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut. 
