"Masih penyelidikan. Itu yang reklamasi kan, saya belum tau hasilnya secara lengkapnya. Nanti saya tahu setelah Kasubdit melaporkan ke saya," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Fadil Zumhana di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (19/10).
‎Disinggung hasil evaluasi tim penyelidik setelah meminta keterangan Walikota Bandar Lampung Herman HN. dan melakukan penelusuran langsung ke Lampung, Fadil mengaku belum mendapatkan laporan dari tim penyelidik.
"Hasilnya belum tahu saya. Itu tim penyelidikan langsung dari kita (Jampidsus), bukan dari sana (Kejati Lampung)," ungkapnya.
Yang jelas, lanjut Fadil, apapun langkah hukum yang nantinya diambil oleh tim penyelidik, penyidik dan Jampidsus maka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
"‎Ini masih tahap penyelidikan. Itu sebenarnya tidak boleh disampaikan dulu, nanti berkembang yang tidak-tidak," tukasnya.
Tim Penyelidik Pidana Khusus Kejagung meminta keterangan Walikota Bandar Lampung Herman HN terkait penyelidikan ‎kasus dugaan korupsi perizinan reklamasi Teluk Lampung, Selasa kemarin (18/10). Orang nomor satu di Bandar Lampung itu dimintai keterangan karena diduga yang menandatangani perizinan reklamasi Teluk Lampung.
Tim penyelidik terus melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi perizinan reklamasi Teluk Lampung, meskipun reklamasi saat ini dihentikan sementara oleh pemerintah setempat.
Beberapa waktu lalu, Kejagung juga telah mengirimkan tim penyelidik pidana khusus ke Kejaksaan Tinggi Lampung guna menelusuri perizinan Reklamasi Teluk Lampung tersebut. Tim penyelidik telah meminta keterangan berbagai pihak mulai dari pejabat Pemkot yakni Asisten I Bidang Pemerintahan Dedi Amrullah, Kabag Pemerintahan Syahriwansyah, dan Kepala Bappeda yang merupakan mantan Kadis PU Kota, Ibrahim termasuk Walikota Lampung Herman HN.
Dalam proses izin reklamasi tersebut, Pemkot Bandar Lampung menggunakan kop surat Pemerintah Provinsi Lampung, sedangkan izin sendiri ditandatangani oleh Walikota Bandar Lampung Herman HN. Beberapa diantaranya seperti Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 790/I.01/HK/2015 tertanggal 14 Juli perihal izin reklamasi di Bumi Waras, kepada PT. Teluk Wisata Lampung. Lalu di bulan Agustus ada Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 799/III.24/HK/2015 tertanggal 5 Agustus perihal perpanjangan izin reklamasi di Gunung Kunyit kepada PT. Teluk Wisata Lampung.‎
Tak sampai di situ, juga ada Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 887/I.01/HK/2015 tertanggal 7 September 2015 perihal izin lokasi reklamasi di Way Lunik kepada PT Bangun Lampung Semesta dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 842/III.24/HK/2015 tanggal 9 September 2015 perihal izin reklamasi di Pantai Jalan Yos Sudarso kepada PT. Bangun Lampung Semesta. Dan di bulan Februari 2016 ada Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 308/I.01/HK/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal izin reklamasi di kawasan pelabuhan, pergudangan dan jasa di Way Lunik kepada perseorangan atas nama Ronny Lihawa.
[wah]
Kejaksaan Agung mengisyaratkan bakal meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan korupsi perizinan reklamasi Teluk Lampung. 
