Gerakan Antikorupsi Harus Merakyat Agar Jadi Musuh Utama

Demikian salah satu rekomendasi Konvensi Antikorupsi 2016 "Berjamaah Lawan Korupsi" yang digelar PP Pemuda Muhammadiyah Jumat-Minggu (17-19/6) di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

Konvensi Antikorupsi 2016 ini diikuti secara aktif oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia, lembaga kajian antikorupsi, organisasi kepemudaan lainnya, ormas, LBH, akademisi, tokoh agama, dan aktivis partai politik, yang semuanya sejumlah 153 orang.

"Peserta konvensi merasa perlu untuk membangun kebudayaan antikorupsi tersebut dimulai dari diri sendiri (ibda binafsihi), keluarga dan lingkungan terdekat," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Dan salah satu usaha konkret yang dilakukan adalah memperbanyak pendirian madrasah antikorupsi atau sekolah-sekolah antikorupsi yang memberikan pemahaman integrative tentang nilai-nilai antikorupsi sekaligus operasionalisasi perlawanan terhadap praktek korupsi," sambungnya.

Selain itu, Konvensi Antikorupsi 2016 juga merekomendasikan gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan massal, "merakyat" dalam makna dipahami oleh rakyat Indonesia sebagai gerakan bersama, disadari oleh rakyat Indonesia bahwa korupsi adalah masalah utama kita semua.

"Oleh sebab itu dibutuhakan peran seluruh masyarakat sipil untuk memberikan pemahaman tentang bahayanya praktek korupsi sebagai kejahatan peradaban bukan sekedar kejahatan pidana biasa," demikian Dahnil, inisiator Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi yang juga pendiri Madrasan Antikorupsi ini. [zul]