Demokrat Sesalkan Kinerja KPK Kian Tak Jelas

Ketua Biro Bidang Hubungan Antar Lembaga Departemen Urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Partai Demokrat, Ardi Malembot menyesalkan ‎kinerja KPK yang makin ke sini makin tak menggembirakan. Pertama dalam hal independensi dan menjaga marwah lembaga anti rasuah tersebut.

‎"Indikasinya pimpinan KPK turut serta mendampingi Presiden ke Korea Selatan. Padahal KPK selama ini kredibel dan dipercaya. KPK periode sebelumnya menjaga marwah dan indpendensi.‎ Artinya, pimpinannya harusnya menjaga jangan sampai langkah dan sikap mereka jadi bikin publik bertanya-tanya," ujar Ardi dalam keterangannya, Selasa (24/5).

‎Selain itu,‎ KPK semestinya bertindak dan bekerja secara objektif dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi.

‎Misalnya ‎kasus reklamasi pantai utara Jakarta. Dia menilai, selama ini, KPK dalam menuntaskan kasus ini kurang kredibel. ‎Malahan, kesannya KPK terus mencari analogi dan pembenaran untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama.

‎"Kalau KPK mencari analogi kebenaran buat Ahok terus, itu sama saja KPK menjadi juru bicara Ahok. Penegakan hukum itu harus independen, jangan membela. Kebenaran tentang ijon reklamasi ini dengan pengembang harus diperjelas," tambah Ardi yang juga Ketua Persatuan Pemuda Kupang.

‎‎Dia membandingkan, dengan kasus yang membelit Sekjen Partai Nasional Demokrat (NasDem). Patrice Rio Capella. Padahal nominalnya hanya Rp 200 juta.

‎"Waktu sekjen partai politik, KPK agresif betul menanganinya," katanya.

‎Diingatkan Ardi, Partai Demokrat sampai sekarang jadi satu-satunya partai yang terus mendukung keberadaan KPK. Partai Demokrat di garda terdepan menolak tegas rencana revisi Undang-Undang KPK beberapa waktu lalu.

‎Sampai saat ini, Partai Demokrat juga terus bekerjasama menggela sekolah antikorupsi dengan lembaga pemberantas tindak korupsi tersebut.

‎"Jangan sampai kita melihat KPK abu-abu dalam sikap dan tindakannya, antara Rechstaat dan Machstaat, politik dan penegakan hukum. ‎Jangan sampai kasus reklamasi dan berbagai tindak tanduk KPK, jadi titik balik hancurnya pengakuan publik terhadap KPK," tegasnya.[dem]