"Ini bukan persoalan satu hal, tapi soal ketidakcukupan anggaran dan harus diakui ini bukan semata persoalan Kementerian Hukum dan HAM," kata anggota Komisi III, Arsul Sani, dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (30/4).
Selain ketidakcukupan anggaran, juga ada persoalan sumber daya manusia yang tidak memadai, dari tingkat administrasi sampai sipir Lapas. Masalah selanjutnya, sedikit banyak terkait kebijakan dalam
criminal justice. "Misalnya persoalan anggaran. Mau seperti apapun, mau sampai enggak tidur 24 jam, kalau Kemenkeu tidak sediakan anggaran cukup ya enggak akan terjadi perubahan," kata politisi PPP ini.
Dia sedikit bersyukur karena ada rencana menambah anggaran Lapas sebesar Rp 1 triliun pada APBN Perubahan tahun ini.
"Butuh dana Rp 100-150 miliar untuk satu lapas dengan kapasitas seribuan warga binaan per Lapas," kata politisi yang baru diangkat jadi Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Islah ini.
Namun, menurutnya langkah menambah kapastitas Lapas hanya cukup untuk 4000 orang. Sedangkan pertambahan warga binaan selama 2014-2015, mencapai 18 ribu orang.
"Di seluruh Indonesia ada 187 ribu warga binaan, sementara kapasitas Lapas hanya 118 ribu," jelasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: