KPK Terima Laporan Dugaan Keterlibatan ODH, NS, SHN, Dan WK

 
"Kalau kasus dugaan korupsi terkait Hambalang, itu kasus lama masih di KPK. Sedangkan untuk pengadaannya diserahkan dan ditangani oleh Kejaksaan Agung,” ujar Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Prabowo kepada redaksi, Jumat (6/11).
 
Memang, lanjut Johan, dalam dugaan korupsi kasus Hambalang, ada sejumlah politisi DPR yang diperiksa oleh KPK. "Waktu itu masih sebagai saksi, meskipun sudah ada penyitaan sejumlah barang-barang milik mereka oleh KPK, namun masih sebagai saksi,” ujar Johan.
 
Sedangkan laporan adanya dugaan praktek mafia dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 oleh Banggar Watch ke KPK, menurut Johan, pihaknya baru menerima dan masih akan melakukan penelaahan.
 
Sebelumnya, Olly Dondokambey dibidik KPK karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam vonis terdakwa kasus P3SON Teuku Bagus Mohammad Noor.
 
Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Olly Dondokambey ini juga diduga terlibat dalam praktek Mafia Anggaran dalam pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
 
Selain pria yang menjabat sebagai Bendahara Umum PDIP itu, sejumlah politisi DPR dari PDIP dan beberapa fraksi lainnya juga akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Pada 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait kasus suap  program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans).
 
Empat pimpinan itu yakni Ketua Banggar DPR Melchias Marcus Mekeng, Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir dan dua orang Wakil Ketua Banggar lainnya yaitu Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey.
 
"Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Kemennakertrans,” ujar Johan Budi waktu itu.
 
Mereka dimintai keterangan terkait kebenaran adanya fee sebesar 5 hingga 10 persen yang mengalir ke Banggar. Untuk diketahui, salah satu tersangka dalam kasus itu yaitu Dharnawati, menyebut adanya aliran dana fee sebesar lima hingga 10 persen ke Banggar terkait proyek senilai Rp 500 miliar tersebut.
 
Dadong Irbarelawan juga mengakui adanya pembicaraan perihal penggelontoran fee sebesar 10 persen dari Dharnawati dalam proyek tersebut. Pengakuan itu pun telah dilontarkan Dadong kepada penyidik KPK.
 
Selain itu, Bendahara Umum PDIP itu dan sejumlah politisi DPR dari PDIP dan beberapa fraksi lainnya juga akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Iya dia (Olly Dondokambey) ada. Memang, sejumlah anggota DPR RI kami laporkan ke KPK. Ada di PDIP  dengan inisial ODH, NS, SHN, WK. Juga sejumlah politisi lainnya,” ujar Direktur Eksekutif Banggar Watch Fahmi Hafel kepada redaksi.
 
Sejumlah anggota DPR yang akan dilaporkan karena melakukan praktek Mafia Anggaran di DPR itu, disampaikan Fahmi yakni PDIP (OLD, NS, SHN, WK), PKS (HABA, SKT), Golkar ( ANS, AKOM, MN, RJKI, RBAE), Partai Gerindra (RIZ, BH,WiZ, IBPS), PPP (INR, ID), Partai Demokrat (DUJ, EZA), PKB (HCC, BN), PAN (HJJ, IRS, ANQ), NASDEM (AT, ESR, RC) dan HANURA (DYL).
 
Dia mengungkapkan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 banyak dijebol oleh para mafia anggaran di DPR. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, hingga berkisar 1042,6 triliun Rupiah. "Yang terdiri dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transmigrasi, proyek pembangkit listrik, pengadaan alat-alat pertanian dan pupuk, serta Migas (Minyak dan Gas),” ujar Fahmi.
 
Dijelaskan Fahmi, semua proyek di sektor tersebut sudah diatur, mulai dari jumlah pagu anggaran dan pemenangnya. Anggota DPR RI yang menjadi goal getter-nya dalam proyek- proyek tersebut, baik untuk pengadaan barangnya dan juga untuk proses pembangunan- nya,” ungkapnya.
 
Dalam proyek-proyek tersebut terjalin kerjasama yang rapih antara kontraktor ,supplier dan petinggi Departemen serta Kepala dinas d idaerah dan Kepala daerah yang dikomandoi oleh konsultan proyek,  yang ditunjuk oleh oknum  anggota DPR RI yang ada di Banggar (Badan Anggaran) DPR.
 
Dijelaskan dia, anggota Badan Anggaran dibagi dua. Panitia Kerja Transfer Pusat mengurusi anggaran kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang akan dibagikan ke daerah-daerah. [sam]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google