"Profesi advokat paling mendominasi yaitu sebanyak 21 orang, tiga diantaranya merangkap sebagai dosen. Posisi kedua adalah PNS dan pensiunan PNS yaitu enam orang. Selebihnya profesi calon adalah beragam mulai dari pensiunan TNI, hakim, swasta hingga auditor," jelas peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar di kantornya, Kalibata, Jakarta (Rabu, 4/11).
KPP juga menilai meski banyak calon berlatar belakang pengacara tetapi tidak menunjukkan prestasi yang mumpuni. Terlebih, ada beberapa pengacara yang pernah membela tersangka kasus korupsi.
"Latar belakang advokat menjadi profesi terbanyak, sejauh ini tidak ditemukan prestasi yang menonjol. Hampir tidak pernah menangani perkara yang menarik perhatian publik. Selain itu masih ditemukan advokat yang pernah membela kasus korupsi," beber Aradila.
Meski demikian, masih ada juga beberapa calon yang memiliki integritas cukup baik apabila dilihat dari riwayat dan kepatuhannya di badan hukum.
"Dapat dilihat dari riwayat pekerjaan, prestasinya saat bekerja dan keptuhan terhadap hukum," tegas Aradila.
Dikeyahui, Mahkamah Agung tahun ini melakukan seleksi terhadap calon hakim ad hoc Pengadilan Tipikor. Seleksi digelar karena beberapa Pengadilan Tipikor di Indonesia masih kekurangan hakim ad hoc yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara korupsi.
Direncanakan pada 6 November tim seleksi akan melaksanakan tahap profile assesment terhadap 58 orang calon hakim ad hoc pada tingkat pertama dan banding. Calon yang ada telah melewati tes administrasi dan tertulis. Proses profile asessment dan wawancara akan menjadi tes terakhir bagi para calon.
[wah]
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) membeberkan dari 58 calon hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi baru 37 orang yang bisa ditelusuri rekam jejaknya. 
BERITA TERKAIT: