"Soal Syare' Mansyur saya merasa tidak pernah nelepon saudara (Zainal). Itu masalah teknis dan saya beri lima kriteria, apapun kriteria harus terpenuhi," ujar pria yang akrab disapa SDA itu usai menyimak kesaksian Zainal Abidin Supi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/11).
SDA mengaku keberatan dengan keterangan soal komplek pemodokan Syare' Mansyur yang dinilainya memberatkan.
"Saya heran kenapa Syare' Mansyur jadi fokus, sebab setahu saya persoalan ini selalu ada. Saya selalu memberikan kriteria, satu cocok rumah, cocok harga, cocok jarak, cocok aturan pemerintah Saudi Arabia, cocok sejarah. Karena dia ingkar janji tahun depan dia tidak kita pakai," jelas mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Namun demikian, Zainal Abidin Supi memastikan soal adanya telepon dari SDA setelah komplek Syare' Mansyur ditolak tim penyewaan perumahan yang dipimpinnya.
"Saya paham itu perintah," jawabnya menanggapi pertanyaan Humprey Djemat, kuasa hukum SDA.
Zainal membeberkan, dalam persidangan perihal alasan menggunakan komplek perumahan di Syare' Mansyur meski dinyatakan tidak layak.
"Pak menteri (SDA) menanyakan kepada saya kenapa yang diajukan Mukhlisin ditolak, saya jawab jauh, tidak familiar dan rawan kriminalitas. Kemudian pak menteri melanjutkan pemilik rumah akan menyediakan transportasi dan menyediakan pos pengamanan agar jemaah yang tinggal di situ merasa terayomi. Kalimat itu saya jawab 'baik pak'," lanjut Zainal.
"Wilayahnya tidak familiar kemudian juga agak sedikit rawan. Ini informasi dari kawan-kawan yang memang tinggal di sana dan kita tolak," papar Zainal.
Setelah perumahan di Syare' Mansyur diterima, Zainal mendapat laporan soal penyediaan bus shalawat yang disyaratkan untuk mempermudah perjalanan jemaah haji ke Masjidil Haram.
"Ada informasi dalam waktu seminggu disediakan bus shalawat dan ada pos. Setelah itu saya dapat laporan pemilik rumah itu tidak menyediakan sehingga Dakker mengambil alih untuk menyediakan bus guna kelancaraan jemaah untuk menuju Masjidil Haram," sambung dia.
Akhirnya Dakker (daerah kerja haji) mengambil alih penyediaan transportasi untuk jemaah. Hingga akhirnya pada 2011 perumahan Syare' Mansyur masuk daftar hitam karena tidak terpenuhinya janji penyediaan sarana transportasi dan keamanan.
[wah]
Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali membantah pernah memberi perintah kepada Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi untuk meloloskan komplek perumahan bagi jemaah haji tahun 2010 di Syare' Mansyur. 
BERITA TERKAIT: