Keterangan Saksi Perkuat Pemalsuan Terdakwa Jhon Enardy

Persidangan Jhon Enardy, terdakwa kasus pemalsuan identitas dalam dokumen jual beli tanah, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

‎Sidang beragendakan pemeriksaan saksi ini semakin memberatkan Jhon yang sempat menjadi calon Walikota Padang Panjang pada 2013 lalu. I‎a didakwa memalsukan surat-surat terkait jual beli tanah di Jalan Kertanegara, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

‎Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu mantan Lurah Rawa Barat Budi Santoso. Menurut Budi dalam sidang, warganya yang bernama Triharti adalah benar ibu tua berambut putih dan tidak mengenakan hijab atau kerudung.

‎Saat hakim Sarpin Rizaldi menunjuk Triharti yang berada di ruang sidang, Budi membenarkannya. "Iya benar ibu itu," ujarnya di ruang sidang 4. 

‎Budi yang menjabat Lurah Rawa Barat pada 2008 hingga 2012 juga membenarkan KTP yang diduga palsu yang digunakan dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tanah di Jalan Kartanegara milik Triharti (80) tidak benar.

‎KTP, KK, dan akta jual nenek Triharti ini diduga dipalsukan terdakwa John untuk menjual tanah miliknya. Bahkan, John diduga menghadirkan seorang nenek Triharti "palsu" saat melakukan perjanjian jual beli.

‎KTP yang diduga dipalsukan juga tertulis nama lurah Dra Budi Santoso, yang seharusnya Drs. Selain itu, hakim Sarpin juga meminta kepada JPU agar menghadirkan saksi Rahmawati yang membeli rumah milik Triharti senilai Rp 12 miliar. Bahkan, sudah dua kali mangkir sehingga bisa dilakukan upaya paksa.

‎"Kami sudah lakukan upaya paksa. Namun yang bersangkutan sakit dan bersedia datang Rabu pekan depan," ujar Jaksa Penuntut Umum.

‎‎Kasus ini bermula ketika Triharti hendak menjual tanahnya di Jalan Kertanegara. Namun sertifikatnya digelapkan oleh ED, tetangganya yang juga pilot maskapai. ED sudah dihukum atas perbuatannya. Kemudian Jhon menjual tanah Triharti tersebut dengan surat-surat dan identitas yang diduga palsu. Triharti yang sudah tinggal di Jalan Kertanegara sejak 1952 itu pun melapor ke polisi atas tindak pidana pemalsuan.[dem]