Banyak kalangan bingung, kenapa untuk urusan kepengurusan partai harus ada Perpes. Menanggapi hal ini, Menkumham Yasonna H Laoly memastikan tidak pernah ada rencana pembuatan Perpres tersebut.
Kabar rencana penerbitan Perpres itu muncul dari wawancara media dengan Yasonna di Istana Kepresiden, kemarin. Saat ditanya kapan akan mengesahkan kepengurusan Golkar, Yasonna menjawab sudah melaporkan ke Presiden dan Perpresnnya akan dikeluarkan dalam waktu dekat.
Saat dikonfirmasi ulang Rakyat Merdeka tadi malam (Rabu malam, 17/3), Yasonna menyatakan, tidak pernah ada niat pemerintah mengeluarkan Perpres itu. Perpres yang dia maksud dalam wawancara itu adalah mengenai rencana pembebasan visa untuk China. Memang, sebelum wawancara mengenai Golkar, Yasonna lebih dulu ditanyai mengenai rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan visa terhadap China dan antisipasi masuknya narkoba dari China.
"(Perpres) itu bukan untuk Golkar. Gila
aja, masa untuk masalah Golkar pakai Perpres," ucapnya.
Untuk kepengurusan Golkar, kata Yasonna, dirinya memang sudah melapor ke Presiden Jokowi. Tapi, Jokowi tidak akan pernah ikut
cawe-cawe dalam pengesahan kepengurusan.
"Kalau untuk masalah Golkar, saya hanya lapor. Tapi untuk segala tanggung jawab, ada pada saya," tandasnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: