Pekerja BUMN Beberkan Catatan Buruk Calon Jaksa Agung

"Dari informasi yang kami kumpulkan, bahwa selama Widyo Pramono menjabat sebagai Jampidsus ada tiga kasus korupsi besar di BUMN yang di-SP3-kan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan ) dan penyidikan kasus yang tidak optimal yang akhirnya tidak mengarah pada aktor utama yang harusnya dijadikan tersangka dalam kasus korupsi di tiga BUMN yang telah merugikan negara ratusan miliar," ungkap Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga  Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Tri Sasono, dalam pernyataan persnya, Sabtu (1/11).

Tiga BUMN yang tersandung korupsi tersebut adalah PLN, Indosat M3 dan PT KAI. Adapun seperti kasus dugaan korupsi pembelian lahan batubara diduga "bodong" yang berlokasi di Jambi, Sorong, dan Kalimantan Timur yang merugikan negara hampir Rp 1 triliun pada tahun 2013 malah dihentikan.

Ia menambahkan, penyidikan kasus korupsi Pembangkit PLN di Belawan  juga tidak optimal sehingga aktor utama pengambil keputusan yang menyebabkan kerugian negara tidak dijadikan tersangka, melainkan hanya sampai tingkat GM dan Manajer. Padahal ada total transaksi di atas Rp500 miliar.

Begitu juga kasus dugaan korupsi berupa pengalihan lahan milik PT KAI di Medan dan Semarang. Penyidikan atas pihak Swasta yang mengambil alih lahan milik PT KAI yang merugikan negara triiunan rupiah juga terkesan macet.

Agar BUMN tidak merugi akibat korupsi, maka Jokowi harus memilih Jaksa Agung yang bersih. Bukan seperti Widyo Pramono yang kurang baik kinerjanya dalam pemberantasan korupsi di BUMN.

"FSP BUMN Bersatu mendesak agar Jokowi tidak memilih Widyo Pramono sebagai Jaksa Agung. Jika dipilih publik akan menilai sebagai balas jasa Jokowi yang tidak disidik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan armada Busway," serunya.

Perlu diketahui bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu sedang menangani dugaan korupsi dalam pengadaan bus transjakarta. Pengadaan itu dilakukan dalam masa kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. [ald]