"Saya tidak melihat adanya benturan kepentingan," kata Chandra ketika dijumpai di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/10).
Menurut Chandra, terpilihnya Setya sama sekali tak berkaitan dengan wilayah hukum.
"Apapun yang ditetapkan DPR, ranahnya politik," terangnya.
Tugas publik maupun KPK, kata dia, hanya melihat apakah Setya dapat memenuhi tugas-tugasnya untuk rakyat. Utamanya, janji untuk memberangus korupsi.
"Siapapun masyarakat merekam, mengingatkan bahwa setiap partai punya janji yang sama untuk berantas korupsi, nanti kita tinggal tagih saja," tandasnya.
Terpilihnya Setya Novanto jadi Ketua DPR sempat dipermasalahkan oleh beberapa pihak, terutama dari Ketua KPK, Abraham Samad, yang menganggap Setya Novanto adalah sosok bermasalah potensial bermasalah dengan hukum.
Namun, pernyataan Samad itu juga mendapat kritik dari beberapa kalangan karena Samad adalah penegak hukum bukan politisi yang pantas mengomentari urusan-urusan politik.Setya Novanto sendiri menganggap komentar Samad itu sebagai masukan positif.
[ald]
BERITA TERKAIT: