Pak @SBYudhoyono, Apa Rakyat yang Harus Selamatkan Satinah?

Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan dana sebesar Rp 12 miliar. Namun, keluarga Nura Al Ghari, pihak korban dalam kasus Satinah meminta diyath alias uang pengampunan sebesar Rp 21 miliar. Kalau sampai tanggal 3 April nanti Indonesia tidak bisa menyiapkan uang sebesar itu, pada tanggal 12 April, TKI asal Dusuk Mrunten, Desa Kalisidi, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, akan dipancung pemerintah Arab Saudi.

Manakertrans Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah saat ini terus melakukan negosiasi melalui berbagai cara agar pihak keluarga Nura Al Ghari mau menurunkan jumlah diyath. Kata Muhaimin, Presiden SBY telah mengirim surat permohonan maaf dan permintaan penurunan angka diyath tersebut ke Arab Saudi.

"Informasi yang kami terima, Raja (Arab Saudi) sudah mengimbau keluarga untuk menurunkan tuntutan diyath-nya. Namun, penentu diyath tetap wewenang pihak keluarga," ucapnya, Senin (24/3).

Menurut Muhaimin, diyath yang diminta untuk kasus Satinah terlalu besar dan tidak rasional. Untuk kasus yang sama, biasanya diyath hanya setara dengan Rp 1 miliar. "Untuk Darsem, yang diancam hukuman mati sebelumnya saja, pemerintah telah membayar sekitar Rp 4 miliar. Sekarang kok mintanya besar sekali," ucapnya.

Kepala Satgas Penanganan WNI Maftuh Basyuni menyatakan, awalnya diyath yang diminta sebesar 15 juta riyal, kemudian turun menjadi 10 juta riyal pada 14 Juni 2011 setelah pemerintah negosiasi dengan gubernur di Arab dan keluarga. Diyath lalu turun lagi menjadi 7 juta riyal atau setara Rp 21 miliar setelah pertemuan negosiasi pada Desember 2011.

Hingga kini, Kemlu telah mengumpulkan dana sebesar 4 juta riyal atau setara Rp 12 miliar. Uang sebesar itu, kata Maftuh, berasal dari APBN sebesar 3 juta riyal, donatur sebesar 500 ribu riyal, dan pengumpulan dana dari asosiasi tenaga kerja sebesar 500 ribu riyal.

"Sekarang kuncinya di tangan keluarga korban dan tokoh Arab. Lawyer kita menjalin komunikasi efektif, mendorong keluarga korban agar bersedia dibayar 4 juta riyal," ujar Wamenlu Wardana, kemarin.

Mendengar kondisi ini, publik di dunia maya langsung bergerak. “Buka hashtag #SaveSatinah kalau pada belum tau. Cari tau! Kalau sudah tau, minta tolong sebesar-besarnya untuk bergerak :)) #SaveSatinah," kicau akun @dennyrezanoo.

Pemilik akun @PipietVenus mengajak tweeps untuk serelanya menyumbang ke rekening penyanyi rock & roll Melanie Subono yang sudah membuka lebih dulu donasi untuk Satinah. “Guys, yuk sisihkan sedikit uang jajannya untuk #SaveSatinah, bisa transfer ke BCA @melaniesubono 2191221666 atau ke NIAGA Migrant Care 908.01.00670003,” serunya. “Mari kita banti Satinah. Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu kita sangat berarti,” timpal akun @AnaknaDgNodjeng.

Bukan hanya saweran sesama tweeps, ada juga yang memilih turun langsung ke jalan untuk menggugah warga. “Besok kakak-kakak @AmpiPeduli akan melakukan galang dana untuk Ibu Satinah. Mereka ngamen di Pemda Cibinong, yuk ikut!!! #SaveSatinah,” ajak akun @RadoAurino.

Marendra Dwi juga mengajak tweeps untuk berdoa bersama agar ada keajaiban untuk menyelamatkan Satinah. “Ya Allah, sekalipun umatmu berbuat kesalahan mohon diberikan kesempatan hidup untuk memperbaikinya #SaveSatinah,” ucapnya di akun @rendra_akc.

Akun @rama_and_yoga bertanya langsung ke Presiden SBY di akun @SBYudhoyono mengenai upaya penyelamatan Satinah. “Pak @SBYudhoyono, apa harus rakyat yang nyelamatin nyawa sesama rakyat ya? #SaveSatinah,” timpal akun @martohapnuno.

Akun @oktirosmawati, setiap tahun para TKI menyumbang devisa sebesar Rp 83 triliun. Makanya dia sangat heran kenapa pemerintah tidak bisa menyiapkan dana Rp 21 miliar untuk menyelamatkan Satinah.

“#SaveSatinah pemerintah baru mampu Rp 12 miliar. Itu masih murah kalau dibandingin pendapatan TKI yang sebesar Rp 84 triliun per tahun,” tutur akun @Darmaawin. “Pemerintah cuma mau devisa dari TKI!” sergah akun @kusuma_putri99.

Jevri Ardiansyah dalam akun @Jevri17 mengajak tweeps untuk memboikot pajak jika pemerintah tidak bisa memenuhi kekurangan pembayaran diyath untuk menyelamatkan Satinah. Menurutnya, tidak ada guna membayar pajak, sementara pemerintah mau menanggung biaya penyematan warganya sendiri. [rus]