Pimpinan MPR: Pengajuan PK Cukup Dua Kali

"Cukup dua kali. Satu kali dipergunakan sebaik-baiknya, kalau kedua sudah final," katanya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/3).

Menurutnya, aturan pengajuan PK dapat dimasukkan ke dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sedang mandek pembahasannya oleh pemerintah dan DPR.

Melani mengumpamakan, pengajuan PK yang berulang-ulang ibarat orang bercerai hingga tiga kali talak. Karena lebih susah dan harus membuktikan, padahal dalam upaya PK harus betul-betul dibuktikan kebenaran yang ada. Hal ini akan membuat sebuah kasus butuh waktu lama untuk menyelesaikannya.

"PK itu harus betul-betul dibuktikan, harus ada batasannya. Pengaturannya di KUHAP saja," demikian Melani yang juga Anggota Dewan Pembina Demokrat ini. [rus]