"Caranya, cukup dengan menelusuri atau follow the money," terang Rizal di Jakarta, Minggu (24/11).
Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) ini menjelaskan, langkah tersebut pernah dilakukan saat mengusut skandal Bank Bali, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit aliran dana sampai lima lapis. Dari situ bisa diketahui kemana aliran dananya dan siapa saja yang menerima. BPK, terkait hal ini, seharusnya juga meminta Bank Indonesia melakukan audit aliran dana.
"Teman-teman saya di BI mengatakan, dalam waktu kurang dari satu bulan sudah bisa diketahui aliran uang itu kemana saja. Tapi hal itu sengaja tidak dilakukan untuk melindungi seseorang. Kalau benar-benar mau menuntaskan, minta saja audit. Bisa jadi beberapa account sudah ditutup karena sudah terlalu lama. Namun tetap bisa diketahui dengan melakukan diaudit investigasi," papar Rizal Ramli.
Dia menambahkan, banyak hal aneh pada proses bailout Century. Di seluruh dunia, operasi penyelamatan bank dilakukan melalui transfer dan dalam tempo hanya beberapa hari. Namun pada Century, bailout justru lebih banyak dilakukan dengan uang tunai dan prosesnya berlangsung berbulan-bulan.
Meski begitu, KPK bisa menelusuri aliran dana tunai itu dengan cara menyita buku besar (log book) BI. Pada setiap pengeluaran uang dari BI tercatat dalam buku besar. Di sana terdata dengan jelas siapa yang menerima, dalam pecahan berapa, bahkan nomor mobil yang mengirim pun ada.
"Sayangnya skandal Century masih berkutat pada FPJP-nya. Sedangkan dana yang Rp 6,7 triliun justru belum disentuh KPK. Ini menunjukkan ada upaya intervensi kekuatan tertentu untuk melindungi orang tertentu. Rakyat harus bertanya ke KPK, ada apa? Siapa yang mengintervensi?," tukas menteri perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.
[wid]
BERITA TERKAIT: