PDIP Siap Bongkar Dugaan Korupsi e-KTP

"Kami merasa bahwa kami sangat ketat dalam mengawasi hal itu hingga teknisnya. Bahkan kita pernah mengundang pejabat eks Depdagri yang tahu betul sejarah e-KTP itu," ujar Budiman saat hadiri Forum Group Discussion mengenai 'Sistem dan Fenomena Politik di Indonesia', di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/9).

Permintaan tambahan anggaran proyek ini menyebabkan munculnya ada indikasi suap yang diterima oleh beberapa pihak, seperti yang disampaikan oleh Nazaruddin digedung KPK pada beberapa waktu lalu, dimana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang saat itu masih menjabat menjadi anggota Komisi II DPR menjadi salah satunya. Namun, Budiman mengaku tidak percaya dengan pernyataan yang diberikan oleh Mantan Bendahara Umum Demokrat tersebut.

"Saya tidak pernah percaya dengan hal itu. Karena dalam suatu acara kunjungan pertama saya sebagai anggota dewan, saya pernah dikasih amplop oleh pejabat setempat, dan mas Ganjar waktu itu mengingatkan untuk tidak membiasakan hal itu. Sehingga saya tidak percaya Ganjar melakukan hal itu," jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Meskipun demikian, Budiman mengaku bahwa dia tidak memiliki tolak ukur apapun yang dapat membuktikan pernyataan tersebut. Tetapi ia mengaku bahwa ia siap membantu untuk membongkar kasus ini.

"Silahkan saja dibongkar. Saya, Ganjar, dan Arif Wibowo (Wakil Ketua Komisi II DPR) dengan senang hati akan membantu membongkarnya," jelas Eks Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu.

Sebelumnya, Nazaruddin menyatakan telah terjadi penggelembungan anggaran pengadaan e-KTP sebesar 45 persen dari proyek yang bernilai Rp 5,9 triliun. Nazaruddin mengatakan ada beberapa pihak yang menerima aliran dana tersebut. Selain Ganjar Pranowo, pihak lain yang disebutkan oleh Nazaruddin adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum, Sekretaris Jenderal Kemendagri Dian Anggareni selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sugiarto, dan Ketua Panitia Lelang Drajat Wisnu S. [rus]