Trump Bantah Kabar AS Siapkan Dana Rp5.311 Kuadriliun untuk Iran

"Iran telah setuju untuk tidak pernah memiliki senjata nuklir," tulis Trump di Truth Social, dikutip Selasa 16 Juni 2026.

Di saat yang sama, Trump membantah keras laporan yang menyebut pemerintah AS akan memberikan dana sebesar 300 miliar Dolar AS atau sekitar Rp5.311 kuadriliun kepada Iran. Ia menyebut informasi tersebut sebagai berita palsu yang sengaja disebarkan oleh pihak yang berseberangan secara politik.

"Berita bahwa AS membayar Iran 300 juta Dolar adalah berita palsu, yang disebarkan oleh Partai Demokrat!!!" tegasnya.

Meski demikian, pernyataan Trump justru berbeda dengan penjelasan yang disampaikan salah satu pejabat senior pemerintahannya beberapa jam sebelumnya. 

Dalam pengarahan kepada wartawan, pejabat tersebut mengungkapkan bahwa AS memang telah membahas sejumlah insentif bagi Iran, termasuk kemungkinan pencairan dana yang selama ini dibekukan, pelonggaran sanksi ekonomi, serta dukungan pendanaan dalam jumlah besar untuk membantu pembangunan kembali negara tersebut.

Menurut pejabat itu, seluruh insentif tersebut tidak akan diberikan begitu saja. Iran tetap harus memenuhi sejumlah syarat dan memberikan komitmen tambahan dalam pembicaraan lanjutan terkait program nuklirnya dengan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Washington dan Teheran kini sama-sama berupaya menampilkan Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebagai kemenangan politik bagi masing-masing pihak. Keduanya disebut hanya menonjolkan bagian-bagian perjanjian yang dianggap paling menguntungkan untuk memperkuat dukungan di dalam negeri.

Sementara itu, masih ada ketidakjelasan mengenai kapan isi lengkap dokumen tersebut akan dipublikasikan. Seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan teks MoU kemungkinan akan dirilis dalam waktu 24 hingga 48 jam.

Pernyataan itu berbeda dengan pernyataan Trump sebelumnya yang menyebut dokumen baru akan dipublikasikan setelah upacara penandatanganan resmi yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang.

Ketika ditanya alasan Gedung Putih belum merilis dokumen tersebut, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan masih ada sejumlah persoalan teknis yang harus diselesaikan sebelum perjanjian diumumkan ke publik.

"Ada beberapa detail teknis yang perlu diselesaikan, bukan terkait isi Nota Kesepahaman itu sendiri, melainkan terkait implementasinya," kata Vance dalam wawancara dengan NBC News, tanpa menjelaskan lebih lanjut rincian yang dimaksud.