Keputusan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Honduras, Mireya Agüero de Corrales, kepada Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, melalui surat resmi yang diterima pada Rabu, 22 April 2026.
Setelah sempat mengakui SADR, Honduras kini memastikan tidak lagi mendukung kelompok tersebut, dengan menekankan penghormatan terhadap prinsip non-intevensi.
"Penangguhan ini berasal dari keputusan kedaulatan (Honduras), berdasarkan komitmen tradisionalnya terhadap prinsip-prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap urusan internal negara lain," ungkap surat itu.
Lebih lanjut, Honduras juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelesaian konflik melalui jalur multilateral.
“Honduras menegaskan kembali dukungan penuhnya terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Khususnya yang bertujuan untuk mencapai solusi politik yang adil dan berkelanjutan," demikian isi pernyataan resmi tersebut.
Dukungan itu turut mencakup resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi 2797, sebagai kerangka penyelesaian yang sah dan diakui secara internasional.
Bahkan, keputusan ini juga telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, sebagai bagian dari komunikasi diplomatik resmi.
Honduras sendiri diketahui pertama kali mengakui SADR pada 1989 dan kembali menegaskan pengakuan tersebut pada 2022.
Namun, dinamika geopolitik dan perkembangan terbaru tampaknya mendorong negara tersebut untuk meninjau ulang posisinya.
BERITA TERKAIT: