“Saya menerima karena kewajiban misi yang dipercayakan kepada saya oleh Presiden Republik, untuk melakukan segala yang mungkin guna menyediakan anggaran bagi Prancis pada akhir tahun dan mengatasi masalah kehidupan sehari-hari warga negara kita,” tulis Lecornu di platform X, dikutip dari AFP, Sabtu, 11 Oktober 2025. “Kita harus mengakhiri krisis politik yang meresahkan rakyat Prancis dan ketidakstabilan yang merugikan citra serta kepentingan nasional,” lanjutnya.
Keputusan Macron menuai kritik tajam dari lawan politiknya. Banyak pihak menilai bahwa solusi terbaik untuk keluar dari kebuntuan politik adalah dengan mengadakan pemilihan parlemen baru atau bahkan meminta Macron mundur.
Krisis politik Prancis bermula dari hasil pemilihan legislatif tahun lalu yang meninggalkan parlemen terpecah menjadi tiga blok besar dengan ideologi yang saling bertentangan. Kondisi ini membuat pemerintahan kesulitan mencapai kesepakatan mengenai kebijakan ekonomi, termasuk rencana pemangkasan anggaran dan kenaikan pajak.
Ketidakpastian ini semakin menekan pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan. Jika parlemen gagal menyetujui anggaran baru tepat waktu, pemerintah kemungkinan besar harus memberlakukan undang-undang darurat agar negara tetap berjalan dengan anggaran sementara.
Sementara itu, pemimpin partai sayap kanan RN, Jordan Bardella, menyebut keputusan Macron sebagai “lelucon buruk”. Ia mengatakan partainya akan segera mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Lecornu yang dianggap “tidak memiliki masa depan”.
Lecornu kini menghadapi tugas mendesak untuk menyerahkan rancangan anggaran ke parlemen paling lambat Senin malam.
BERITA TERKAIT: