Langkah Bayrou mendorong parlemen untuk menyetujui rencana penghematan anggaran senilai sekitar 44 miliar Euro atau sekitar Rp770 triliun memicu penolakan luas dari berbagai pihak.
Partai-partai oposisi, baik dari sayap kiri maupun kanan, kompak menentang kebijakan tersebut.
Partai sayap kanan bahkan menuntut Macron membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu baru, sementara partai sayap kiri bahkan mendesak presiden untuk mundur. Menurut jajak pendapat Ifop yang dirilis Rabu lalu, 63 persen warga Prancis menginginkan parlemen dibubarkan dan pemilihan umum baru segera digelar.
Bayrou sendiri bertekad mempertahankan posisinya. Dalam pernyataannya, ia menegaskan akan beerjuang agar tetap berkuasa. Kepada partai-partai politik lawan, Bayrou menantang mereka untuk memilih “apakah berada di pihak kekacauan atau tanggung jawab”.
Sementara itu, Presiden Macron menyerukan para politisi untuk bersikap dewasa menghadapi krisis ini.
“Saya meminta semua partai bertindak secara bertanggung jawab,” kata juru bicara Sophie Primas setelah rapat kabinet pada Rabu, dikutip dari
AFP, Kamis 28 Agustus 2025.
Jika pemerintah kalah dalam pemungutan suara bulan depan, Macron harus memilih langkah besar, menunjuk perdana menteri baru, membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu, atau bahkan mengundurkan diri. Namun, Macron sendiri mengisyaratkan bahwa pembubaran parlemen adalah opsi terakhir.
Di sisi lain, gerakan anti-penghematan yang dikenal dengan kampanye “Bloquons tout” atau “Blokir semuanya” semakin menguat. Mereka menyerukan aksi mogok nasional pada 10 September, hanya dua hari setelah pemungutan suara.
Krisis ini menjadi ujian politik terberat bagi Macron menjelang pemilihan presiden 2027, di mana kelompok sayap kanan melihat peluang besar untuk merebut kekuasaan.
"Hanya ada satu jalan keluar dari kebuntuan politik yang kita hadapi ini, yaitu kembali ke tempat pemungutan suara," ujar Jordan Bardella , ketua partai sayap kanan National Rally pada Selasa malam.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dukungan penuh kepada Perdana Menteri Francois Bayrou yang tengah menghadapi tekanan besar menjelang pemungutan suara mosi tidak percaya pada 8 September 2025 mendatang. .jpg)
BERITA TERKAIT: